KNews.id – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) mencurigai ada upaya yang dilakukan untuk menekan perolehan suara capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mentok di 17 persen.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan kecurigaan tersebut terjawab setelah pihaknya menemui parkar-pakar IT atau teknologi informasi untuk menelusuri data perolehan suara Ganjar-Mahfud dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap).
Hasilnya, pakar IT menemukan adanya algoritma yang menyebabkan suara Ganjar-Mahfud dibuat maksimal sebesar 17 persen.
“Kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock (mengunci) perolehan (suara) Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen,” ujar Hasto di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok.
Hasto menambahkan, selain itu ditemukan juga sebuah program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya diberikan akses kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian ada intersep dalam hasil hitung cepat Pilpres 2024.
“Ini yang akan kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting,” ujarnya.
Hasto juga mengatakan, dirinya sedang mendalami munculnya pergerakan masyarakat yang mengungkapkan kecurangan Pemilu 2024. Menurut Hasto, gerakan ini perlu diperhatikan untuk mengungkap kecurangan yang diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Karena itu kami terus melakukan komunikasi, termasuk dengan beberapa partai politik dalam menyikapi hal ini,” ujarnya.
Ada Sebelum Pilpres
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD sudah mengetahui dugaan perolehan suara Ganjar-Mahfud dikunci hanya 17 persen. Menurutnya, informasi tersebut sudah pernah diterimanya sebelum hari pemilihan Pilpres 2024 digelar.
Namun, Mahfud tidak ingin berbicara jauh terkait informasi yang diterimanya. Ia hanya mempersilakan masyarakat untuk memberi penilaian sendiri.
“Ya biar diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada,” ujar Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta.
