KNews.id – Jakarta – Sekjen Partai Golkar M Sarmuji turut menanggapi soal isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dari jajaran Kabinet Merah Putih. Menurut Sarmuji, Golkar menyerahkan sepenuhnya terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait posisi Sri Mulyani di kabinet.
“Kalau itu kita serahkan ke presiden saja,” kata Sarmuji di DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam. Kemudian Sarmuji juga enggan berkomentar lebih jauh terkait Sri Mulyani yang diisukan akan mundur, dan memilih untuk menyerahkan terhadap Prabowo.
“Tergantung presiden saja,” singkatnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, dirinya bertemu dengan Prabowo untuk melaporkan perihal kinerja APBN. “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” katanya usai bertemu dengan Prabowo, Rabu (12/3/2025) malam.
Adapun Sri Mulyani tiba di Istana Kepresidenan sekira pukul 17.15 WIB. Kemudian, ia keluar dari Istana sekitar pukul 19.15 WIB. Terlihat Sri Mulyani mengenakan batik coklat lengan panjang.
Hal ini menandakan jika keduanya juga sekaligus lakukan buka puasa bersama. Lebih lanjut, saat ditanya soal APBN, Sri Mulyani meminta untuk menunggu terlebih dahulu.
“Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” katanya. Lebih lanjut, awak media sempat menanyakan Sri Mulyani perihal rumor dirinya mundur di Kabinet Merah Putih
Namun, ia tak menjawab dan hanya melempar senyum, dia pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil.
Sri Mulyani tegur Prabowo
Momen Sri Mulyani menegur Prabowo Subianto itu terjadi saat Kepala Negara mengumumkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah untuk Polisi, TNI, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (11/3/2025).
Dalam pengumuman tersebut, Presiden RI memastikan jika THR akan cair pada 17 Maret 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan Prabowo, bersama Menteri Keungan Sri Mulyani dan MenPAN-RB Rini Widyantini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025) petang.
“Saya telah menandatangani PP Nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI dan Polri, hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan, THR tersebut akan cair pada pertengahan Maret ini. “THR akan dibayar dua minggu hari sebelum hari raya Idul Fitri mulai dicairkan Senin 17 Maret 2025,” kata Prabowo.
Usai konferensi pers Menteri Keuangan tiga periode itu kemudian tiba-tiba mengingatkan kepala negara. Sri Mulyani mengingatkan bahwa Presiden lupa menjelaskan bahwa tunjangan kinerja (Tukin) ASN akan dibayarkan 100 persen.
Prabowo Subianto pun nampak tidak keberatan diperingati oleh anak buahnya. Prabowo Subianto kembali ke podium konferensi pers untuk menjelaskan kekurangan konferensi pers yang telah diingatkan oleh Sri Mulyani.
“Tadi lupa dijelaskan akan dibayar 100 persen Pak,” kata Sri Mulyani saat bersalaman dengan kepala negara.
“Oh iya, belum saya jelaskan ya?” kata Prabowo Subianto kembali ke arah microphone.
Prabowo Subianto pun berterima kasih karena telah diingatkan oleh Menkeu perihal besaran Tukin ASN.
“Oh iya tunjangan kinerja itu akan dibayarkan 100 persen. Untung diingatkan oleh Menteri Keuangan,” ujar Prabowo.
Profil Sri Mulyani
Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang masih aktif menjabat sebagai Menteri Keuangan di Era Jokowi sejak 27 Juli 2016. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 itu adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.
Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak 1 Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia.
Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.
Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.
Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Jusuf Anwar.
Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan di Era Jokowi
Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jabatan itu berlanjut saat Jokowi menjadi Presiden RI. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Jokowi selama dia menjabat.
Pada tahun pertamanya kembali menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien.
Kemudian menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke 165 daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi. Menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran.
Selain itu, juga melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Sri Mulyani dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.
Dia juga menjadi sorotan karena berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Jokowi sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Selain itu, dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali menjadi “Best Minister in the World” pada World Government Summit di Dubai.
Masih pada tahun yang sama, di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific”.
Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali. Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia.
Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018. Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Lalu, pada Februari 2021, Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chairs Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) 2021-2023.
Koalisi ini merupakan forum yang bertujuan mendukung upaya kolektif para menteri keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di tingkat domestik dan global.
Pada 11 Oktober 2021, Sri Mulyani juga menerima Distinguished Leadership and Service Award dari The Institute of International Finance.
Penghargaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan konsisten terhadap perekonomian global dan sistem keuangan melalui kepemimpinan mereka.
Terbaru, pada tanggal 12 Desember 2023, Sri Mulyani menerima gelar kehormatan Honoris Causa Doctor of Laws dari Australian National University (ANU) sebagai pengakuan atas kontribusi dan kerja keras dalam pembangunan ekonomi, baik di Indonesia maupun internasional.
Riwayat Pendidikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992.
Riwayat Organisasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates
Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative
Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.
