Geliat Naga Melilit Garuda!

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordator Kajian Politik Merah Putih

KNews.id- Cina adalah the emerging super power, kebijakan awal yang diambil negaranya adalah “Yo bian dao”  ( condong ke satu sisi ), penyatuan negara komunis dalam satu komando, saat itu dibawah kokomando Ini Soviet.

Tahun 1992 Deng Xiaoping melakukan perjalanan ke selatan untuk membuka dan meneruskan pembangunan ekonomi. Sehingga pada 2008 dalam kondisi krisis global pertumbuhan Cina mencapai 7,9 persen. Kebijakan Cina perantauan di abad 21 meliputi : ekonomi, budaya dan politik.

Sebelumnya tahun 1991*Lee Kuan Yew* kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan  Cina perantauan ( Overseas Chinese ) 800 penguasaan besar dari 30 negara, termasuk penguasaan Cina dari Indonesia. Diaspora orang Cina telah berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri.

Dinasti Qing mengadopsi hukum kewarganegaraan dengan prinsip Ius Sanguinis atau hak satu darah. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang Cina di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga negara RRC.

Dalam perkembangannya, Cina dengan cerdik menawarkan  pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA ( Cina – ASEAN Free Trade Area ), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai  kepentingan ekonomi dan politiknya.

Ini adalah permainan jangka panjang Cina yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada Cina, termasuk Indonesia.

Dan saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). Cina memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada Cina. Cina sangat mengerti dan paham Indonesia akan kesulitan saat harus mengembalikan hutang hutangnya, dengan segala resikonya.

Dari sinilah rezim saat ini kurang hati hati menerima sikap manis Cina apapun yang diminta Indonesia. Terpantau sikap, ucapan dan gerak gerik serta postur tubuh Presiden sangat lemah di depan Xi Jinping. Tawaran manis dari Cina diterima dengan suka cita, tanpa menyadari semua resiko yang akan terjadi. Bahkan di beberapa media Menlu Retno meminta rakyat Indonesia bertepuk tangan.

Semua nota kesepahaman dari Cina ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan warga Cina dengan alasan untuk kerja di proyek yang di danainya.

Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya agenda lain dibalik itu semua. Karena strategi Cina dengan sengaja mendiasporakan rakyatnya keluar ke negara lain. Dan itu merupakan kebijakan luar negeri Cina, antara lain untuk mengurangi kepadatan penduduk di negaranya.

Cina sudah  masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik  adalah bagian dari konsep Cina Raya, mereka butuh tanah baru. Maka benar analis dan pengamatan politik bahwa TKA Cina dalam strategi tidak akan kembali ke Cina setelah masuk di Indonesia.

Tak cukup sampai disitu, RRC juga menyiapkan Cina di perantauan untuk jadi penguasa. Indonesia sudah lama menjadi targetnya. Saat ini Cina di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik dan sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara.

Selangkah lagi target warga Cina harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 ( 1 ) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk Cina sebagai penguasa di Indonesia.

Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi politik kaum Pribumi Nusantara dan terus bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai  Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Bahkan telah ikut merekayasa memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, langsung atau tidak langsung ada dalam pengaruh dan kendalinya.

Geliat Naga Melilit Garuda sudah terjadi. Kecepatan Cina menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan Cina. Parahnya indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. (AHM)