KNews – Gaji PNS paling boros, pengeluaran negara membengkak! Belanja pegawai pemerintah untuk membiayai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahunnya mencapai ratusan triliun rupiah atau setara 15% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 2.714,2 triliun.
Berdasarkan APBN 2022 yang sudah disahkan oleh DPR, belanja pegawai tahun depan mencapai Rp 400 triliun. Atau di bawah sedikit dari anggaran pendidikan dalam APBN 2022 yang sebesar Rp 542,831 triliun atau 20% dari total belanja di dalam APBN.
Belanja pegawai tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan modal yang sebenarnya memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Malahan belanja pegawai justru setara dengan pembayaran utang beserta bunga yang harus dibayarkan pemerintah.
Sementara belanja pegawai dikeluarkan hanya untuk memenuhi kebutuhan para ASN atau PNS, untuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi.
Tak heran, upaya efisiensi atas belanja pegawai terus dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mencetuskan keinginan untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
“Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
Menurutnya hal tersebut lebih baik ketimbang menumpuk beban dalam APBN. Di samping itu hal tersebut juga mampu menciptakan birokrasi yang sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
“Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya kepada CNBC Indonesia. (RKZ/cnbc)
