KNews.id- Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2010-2015 Saleh Daulay merespons keputusan Pemkot Sukabumi dan Pekalongan yang tak mengizinkan Muhammadiyah menggelar salat Id di tempat tertentu. Di Kota Sukabumi, tepatnya di Lapangan Merdeka pada 21 April.
Apa kata Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini?
“Jadi pemerintah daerah diminta untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan toleransi antarumat beragama,” kata Saleh, Senin (17/4).
Salah satu di antaranya, menurutnya, pemerintah daerah harus menghormati kepercayaan dan praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Terutama dari organisasi besar keagamaan yang sudah tumbuh dan berdiri sejak lama seperti Muhammadiyah.
“Dalam konteks ini permintaan warga persyarikatan Muhammadiyah untuk memakai lapangan kota di Pekalongan dan Sukabumi adalah hal yang sangat wajar yaitu pada tanggal 21 dan 22 April. Tidak ada yang perlu diperdebatkan,” jelas dia.
Ia menambahkan, budaya toleransi ini sudah berkembang di masyarakat. Baik perayaan Idul Fitri maupun kegiatan keagamaan lainnya.
“Dalam hal ibadah-ibadah yang tidak bersifat mendasar itu biasa antara masyarakat berbeda penerapannya. Misalnya salat tarawih, ada yang 23 dan 11 enggak ada persoalan lagi. Orang NU dan Muhammadiyah enggak tabu,” tuturnya.
“Misalnya soal qunut, ada yang iya atau enggak. Tapi orang Muhammadiyah enggak merasa yang qunut itu salah. Oleh karena itu kita budaya toleransi itu yang dipupuk,” sambung dia.
Saleh meminta Pemkot untuk membatalkan keputusannya dan mengizinkan salat dihelat di lapangan pada 21 April. Diduga kuat memang pemerintah dan Muhammadiyah akan berbeda dalam penentuan 1 Syawal atau Lebaran 2023.
Muhammadiyah sudah menentukan melalui metode hisab dan jatuh pada Jumat 21 April. Sementara pemerintah disebut akan menetapkan 22 April, salah satunya ditandai dengan prakiraan BMKG yang tak melihat hilal pada 20 April petang saat isbat.
