Fenomena Penolakan terhadap Jokowi oleh Masyarakat Kota Jambi

Oleh DHL, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212

KNews.id- Presiden ditolak kedatangannya melalui unjuk rasa di Jambi, pada Kamis, 7 Apeil 2022 ini sesuatu fenomena kunjungan (kerja ) politik Jokowi selaku Presiden RI yang juga diselingi  pemberian bantuan tunai kepada warga sebesar Rp. 300. 000,- ( tiga rarus ribu rupiah ) dan nampak ada sesuatu signal yang ganjil daripada hasil tangkapan kamera video  ” dengan tanda 3 jari kanan Jokowi ” ini sesuatu yang dianggap cukup menarik perhatian bakal calon unjuk rasa, para pendemo di Jakarta.

Karena peristiwa penolakan Jokowi oleh Masyarakat Mahasiswa  di Jambi ini, telah mendahului hal unjuk rasa terhadap penolakan ide atau wacana 3 periode Presiden Jokowi melalui pengunduran Pemilu 2024 , demo Jakarta, jika diestimasi rasanya jauh akan lebih banyak pesertanya, pastinya akan berlipat lipat ganda daripada jumlah pendemo dari sebuah kota yang tidak terlalu padat sekedar penduduk kota Jambi, dibanding Senin , 11 April 2022 yang akan berdatangan dari Jabodetabek dan tentunya tidak akan ketinggalan masyarakat dari Kota Bandung dan sekitarnya akan serentak ikut berdatangan.

Info dari media sosial publik bahwa unjuk rasa yang diinisiasi para mahasiswa dari perguruan tinggi  Jabodetabek plus masyarakat buruh dan dari berbagai kelompok atau elemen masyarakat yang peduli pada penegakan hukum bangsa dan negara ini, kelompok yang umumnya sudah jenuh, bahkan merasa sesak didada karena bertahun tahun merasakan gejala – gejala sistim perpolitikan yang abnormal atau tidak berkesesuaian dengan logika sehat hukum, dimana penguasa dalam hal ini salah satunya Luhut Binsar Panjaitan.

Yang berkesan dimata publik sebagai ” Menteri segala urusan ” sudah secara terang terangan turut serta memberikan peluang melalui berbagai statemennya yang apresiated dengan bukti indaktor adanya temuan ” penggalangan kekuatan terhadap beberapa tokoh parpol dan kelompok Apdesi ( asosiasi pimpinan desa seluruh indonesia ) yang mengaharapkan agar Jokowi memimpin selama 3 periode. Salah satu wacana perpanjang jabatan presiden itu melalui metode pengkerdilan UUD 1945 dengan cara melanggarnya dan juga melanggar UU. Tentang Pemilu.

Maka solusinya perlu kesadaran politik yang konsisten disertai komitmen serius dari Jokowi dalam artian tidak lagi sekedar janji atau hanya omdo seperti selama ini. Untuk itu saatnya kalangan Istana Introspeksi serta mengevaluasi diri setop dan tolak wacana 3 periode yang inkonstitusional serta Jokowi selaku Presiden segera berpacu dengan kemampuannya melengkapi atau penuhi apa – apa yang pernah ia janjikan sebelum dan saat menjadi presiden, diantaranya mewujudkan pembangunan ekonomi yang meroket, stop impor, setop utang, gunakan SDM bangsa sendiri serta ketegasan dalam penegakan konstitusi  secara konsekuwen, objektif dan berkeadilan serta equal, tidak tebang pilih, tidak suka – suka.

Sementara dari dunia media sosial suara – suara publik bak getaran kencang telah ramai disuarakan dan terdengar begitu nyaring yang berasal dari berbagai penjuru tanah air, baik suara dalam bentuk support moril terhadap rencana Unjuk Rasa Senin, 11 April 2022  termasuk berikut banyak statemen para tokoh aktivis, dan suara publik untuk turut hadir.

Jika terealisir unjuk rasa ini bisa dibayangkan dampak kemacetan lalu lintas oleh adanya lautan manusia yang akan berdatangan dari berbagai jalur serta tumpah ruah membanjiri jalan protokoler dari Pulogadung, hingga Pasar Senen, arus masyarakat Bogor, Cibinong, Jatinegara, Kampung Melayu Cawang , Pasar Minggu, Ciputat, Kebayoran Lama dan Tanah Abang, hingga  Serang dan beberapa Kota/ Kabupaten di Banten, utamanya Tangerang, yang akan melalui Daan Mogot. Pertanyaannya seriuskah Jokowi melakukan pembenahan sistem  hukum yang nampak carut marut, dimana realitas daripada carut marut hukum ini justru karena faktor pendiaman, sehingga berkesan mendapat legitimasi dari para oknum penguasa istana dibawah pimpinannya

Maka inti daripada semua makna tulisan ini akankah Senin 11 April 2022 ini sebagai manivestasi nyata ” turun rame rame atau people power ” yang akhirnya memaksa MPR RI mengulangi historis  Ketetapan Hukumnya saat reformasi 1998 oleh sebab Presiden Soeharto menyatakan mundur ? Apakah 11 April 2022 menjadi momentum perjalanan awal mengimpeach Jokowi dari singgasananya yang malah merupakan wujud kebalikan dari wacana perpanjangan masa jabatannya, atau wacana perpanjang periode presiden menjadi dipercepat periode ? Wallahu ‘alam. (AHM)