KNews.id – Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan adanya dugaan kebocoran dalam proses pengadaan layanan pelaksanaan ibadah haji mencapai Rp 5 triliun atau 20-30 persen dari total anggaran.
Dahnil menyebutkan bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos, mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel, dari total anggaran sebesar Rp 17 triliun.
“Karena di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran yang signifikan, 20 sampai dengan 30 persen. Dari 10 proses pengadaan itu, total pengadaan atau total biaya total haji yang memberangkatkan 203 (ribu) orang itu, ke sana itu totalnya sekitar Rp 17 triliun,” ujar Dahnil di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
“Karena kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp 17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliun. Itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu nol kebocoran,” imbuh dia.
Untuk pos syarikah, Dahnil menyebutkan terdapat kebocoran hingga Rp 3 triliun dan pos transportasi udara dengan nominalnya mencapai Rp 6 triliun.
“Catering itu juga triliunan kalau tidak salah, satu sekian triliun, kemudian pemondokan itu di syarikah. Kemudian hotel itu hampir Rp 3 triliun,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kebocoran dari uang yang dikumpulkan para jemaah.
Dahnil mengatakan, kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi harus ditutup sehingga bisa menekan biaya haji.
“Nah, dari kebocoran-kebocoran itulah harapan kami itu nanti bisa menekan biaya ongkos naik haji atau BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji),” ucap dia.
Ia mencontohkan, pengadaan syarikah yang kini bisa ditekan lebih rendah dari 2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jemaah.
“Biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi,” kata Dahnil.
