Maka, saat ini wacana pertahankan kursi singgasana untuk presiden 3 periode Jokowi nyaris kehilangan nyawa, walau seolah sempat dihidupkan lagi, oleh pemujanya melalui akan disahkannya regulasi masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, demi berharap setiap kepala desa di seluruh tanah air beserta seluruh warga desanya akan menyuarakan Pemilu 2024 undur dan Jkw otomatis akan menjadi presiden 3 periode, bisa jadi agar ” gambaran masa jabatannya sama dengan para kepala desa”, maka jabatan Jkw. akan bertambah 4 tahun sehingga menjadi sembilan tahun, 2024 – 2029 ?
Ada sekedar riak – riak kecil lainya, sebagai usaha terakhir dari wacana Jkw. 3 periode, yakni melalui gugatan, tertanggal 3 Februari 2023 yang dilayangkan seorang bernama Herifuddin Daulay. Ke MK dengan registrasi Judiciar Review/ JR Nomor 4/PUU/XXI/2023.
Tentunya perihal gugatan ini, MK. Yang ketuanya Anwar Usman, yang masih punya garis keluarga semenda atau ipar Jkw. Sulit memutuskan vonis mengabulkan gugatan a quo, karena tentunya terkait 2 periode masa jabatan presiden, merupakan ranah kompetensi politik yakni DPR RI. Dan MPR RI. karena berhubungan dengan Pasal 7 UUD. 1945. Yang makna hukumnya berkaitan dengan amandemen UUD. 1945.
Namun tadi, hasrat melanggar konsitusi melalui wacana Jkw. presiden 3 periode sudah dikunci mati oleh Megawati, karena wacana amandemen harus bergulir melalui DPR RI.
