Menurut Nicho, Presiden yang dibutuhkan rakyat Indonesia bisa memberikan kebijakan yang berpihak ke masyarakat kecil bukan pencitraan blusukan ke daerah tetapi tidak memberikan solusi ke masyarakat.
“Rakyat Indonesia membutuhkan presiden yang berpihak ke rakyat menurunkan harga pokok, bisa menegakkan supremasi hukum,” jelas Nicho.
Ia juga menyoroti penegakan hukum di era Jokowi sangat buruk bahkan koruptor dibebaskan di Mahkamah Agung (MA) dan pelemahan KPK.
MA memvonis bebas eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fakhri Hilmi dalam kasus korupsi Jiwasraya yang merugikan negara Rp16 triliun.
Sebelumnya Fakhri divonis delapan tahun penjara di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam salinan resume perkara MA, majelis hakim menilai Fakhri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya.
“Rezim jokowi hukum hanya milik korupor tetapi Habib Rizieq Shihab dipenjara karena mengatakan ‘saya baik-baik saja.’ Koruptor di era Jokowi dibebaskan, rakyat yang kritik masuk penjara. Ini rezim bangsat. Rakyat harus fokus untuk mmeinta Jokowi mundur, kita tak butuh presiden tebar pesona,” pungkas Nicho. (Ach)
