KNews.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) selayaknya mundur karena dikendalikan kartel di mana harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diserahkan ke mekanisme pasar padahal masih banyak pendapatan rakyat dan buruh masih di bawah UMR.
“Hanya orang tolong yang mengatakan, menyerahkan mekanisme harga BBM ke pasar. Pemerintah tidak pernah berfikir. mau menyerahkan BBM ke mekanisme pasar harusnya menaikkan rakyat dan buruh. di Autralia harga BBM sekitar Rp 100 ribu, wajar pendapatan mereka sekitar Rp300 ribu perjam. Pendapatan rakyat Indonesia masih di bawah UMR. Pemerintah diatur kartel. Sudah selayaknya Jokowi mundur,” kata Aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada redaksi keuangannews, Rabu (18/1/2023).
Kata Nicho, blusukan Jokowi di berbagai daerah tidak memberikan solusi permasalahan bagi masyarakat tetapi lebih untuk pencitraan agar dianggap dekat dengan rakyat kecil.
“Kita tidak butuh presiden yang ke mana-mana blusukan tetapi tidak tahu yang dikerjakan dan memberikan solusi kepada rakyat,” paparnya.
