spot_img
Jumat, Maret 29, 2024
spot_img

Di Balik Layar Hubungan Rezim Jokowi dan Israel

KNews.id- Rezim Joko Widodo (Jokowi) mempunyai hubungan dagang dan wisata dengan negara zionis Israel. “Di belakang layar, hubungan ekonomi-politik rezim Jokowi dan Israel berlangsung seru,” kata pengamat politik Smith Alhadar dalam artikel berjudul “Hubungan Rezim Jokowi-Israel di Balik Layar”.

Artikel ini dieditori Abdurrahman Syehbubakar. Menurut Smith, berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI menunjukkan nilai perdagangan kedua negara pada 2017 mencapai US$ 192,97 juta, naik 30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$148,4 juta dengan fefisit di pihak Indonesia.

- Advertisement -

“Ekspor Indonesia ke Israel US$92,14 juta, sedangkan impor dari Israel US$100,4 juta,” ungkapnya. Smith mengutarakan, April 2018, berdiri Israel-Indonesia Agency di Tel Aviv guna membuka visa wisata ke Indonesia untuk warga negara Israel. Ini merupakan upaya rezim Jokowi mendongkrak perekonomian dalam negeri. “Tingginya minat warga Israel yang hendak berwisata ke Indonesia dilihat sebagai potensi pasar yang menjanjikan,” papar Smith.

Smith mengatakan, pembukaan hubungan wisata dengan negara zionis ini menimbulkan masalah bagi rezim Jokowi beberapa hari setelah Israel-Indonesia Agency berdiri terkait pembocoran yang dilakukan media sayap kiri Israel, Haaretz, dengan judul “Indonesia, Largest Muslim Country to Issue Tourism Visa to Israel”.

- Advertisement -

“Tujuan Haaretz adalah menggoyang pemerintahan sayap kanan PM Benjamin Netanyahu. Khawatir populeritasnya terganggu, pada 23 Mei rezim Jokowi membatalkan pemberian visa turis dan melarang warga Israel memasuki wilayah Indonesia sebagaimana disampaikan Emmanuel Nahshon, Jubir Kemenlu Israel,” paparnya.

Kata Smith, 14 Mei 2018 dan pembunuhan 60 warga Palestina di Gaza, pada Juni KH Yahya Cholil Staquf, Khatib Aam PBNU sekaligus anggota Wantipres, memenuhi undangan American Jewish Community (AJC) Global Forum di The Truman Institute, Yerusalem.

Kendati mengakaui kedatangannya ke Israel demi Palestina, dalam kuliah umumnya Staquf sama sekali tidak menyebut Palestina. Kedatangannya ke sana tentu juga bukan keinginan AJC mendengar petuah Staquf tentang solusi dua negara: Israel dan Palestina.

- Advertisement -

“Nampaknya, Staquf hanya ingin dimanfaatkan AJC yang sangat pro-Israel itu untuk kepentingan Israel. NU adalah ormas Islam terbesar di dunia. Karena itu, partisipasinya di AJC Global Forum dapat dipakai sebagai alat propaganda Israel untuk menarik dukungan kaum Muslim di seluruh dunia kepada Israel, sekaligus menghapus Israel sebagai negara penindas Palestina,” jelasnyaa.

Terlebih, Staquf adalah anggota Wantipres rezim Jokowi-JK. Ini mengindikasikan Istana merestui kalau bukan mendorong kedatangan Staquf ke Israel. Toh, kendati mengaku tidak tahu-menahu mengenai kepergian Staquf ke sana, Jokowi mengaku kedatangan Staquf ke Israel untuk membela Palestina.

“Tak pelak, insiden ini mengundang kecaman dari dalam maupun luar negeri. Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid melontarkan kritik kepada Staquf. Selain mengecam, PAN dan Gerindra pun mengaitkannya dengan Jokowi. Golkar dan PPP menuntut penjelasan rezim, sementara Partai Demokrat menyarankan Staquf meminta maaf,” ungkapnya.

Dari luar negeri, kritik datang dari Hamas yang menyebut Staquf menghina rakyat Palestina. Palestina pun membuat pernyataan kecaman. “Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengutuk partisipasi delegasi ulama Indonesia dari organisasi NU yang diwakili Mr Yahya Staquf, Sekjen PBNU, di AJC Global Forum di Yerusalem pada 10-13 Juni 2018.”

Menurut Smith, kasus ini mengkonfirmasi wajah ganda Jokowi, yang membuat curiga bahwa pemerintah ini menggunakan Staquf untuk pilpres 2019. Artinya, Jokowi sedang menggunakan Israel untuk mendapat dukungan AS dalam pencapresannya kembali. AJC, dan lobi Yahudi lain seperti AIPAC, merupakan lobi Yahudi paling berpebgaruh di AS.

“Bisa jadi ide Indonesia mengakui Israel melalui kunjungan Staquf ke Israel datang dari Staquf yang mengaku terinspirasi oleh kunjungan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke Israel pada 1994 dalam konfrontasinya dengan rezim Soeharto terkait penentangannya terhadap pendirian ICMI,” pungkasnya.(FHD&SN)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini