KNews.id- Tidak benar demo mahasiswa dinilai sudah telat dalam merspon penderitaan rakyat. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hal. “Pertama, harga minyak goreng hingga saat ini masih tetap tinggi.
Ini artinya, pemerintah tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada suaranasional.com, Ahad (10/4).
BLT sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan bukanlah solusi dalam mengatasi melonjaknya harga minyak goreng. Kebijakan tersebut hanya menyenangkan masyarakat dalam jangka pendek. Jadi, tidak terapi yang diambil pemerintah tidak sesuai dengan penyebab penyakitnya.
“Dua, harga kebutuhan bahan pokok pada umumnya melonjak. Kenaikan harga bahan pokok tersebut sangat memukul masyarakat mengingat rendahnya daya beli saat ini,” jelasnya.
Kata Jamiluddin, ketidakmampuan pemerintah menstabilkan harga bahan pokok tentu membuat kehidupan masyarakat semakin berat. Hal itu tentunya menjadi keprihatinan masyarakat yang selayaknya direspon oleh mahasiswa.
“Tiga, persoalan penundaan pemilu masih tetap dalam ketidakpastian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum pernah tegas menolak penundaan pemilu,” ungkapnya.
Selama Jokowi belum merespon secara tegas, masyarakat tetap curiga adanya upaya penundaan pemilu. Hal ini tentunya layak untuk direspon oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Jadi, tidak ada alasan untuk menyatakan mahasiswa telat dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Mahasiswa justru tepat waktu turun ke jalan untuk menyuarakan penderitaan rakyat,” pungkasnya. (AHM/SN)
