KNews.id- Adanya dugaan 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor tentunya menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia meminta agar BPJS Kesehatan segera mengevaluasi sistem keamanan data peserta.
“Kami meminta BPJS Kesehatan untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga melakukan peningkatan terhadap pengamanan data pribadi masyarakat,” tegasnya, kemarin.
Adapun BPJS Kesehatan menurutnya, bisa menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Nasional untuk mengevaluasi keamanan data peserta.
“Hal ini penting dilakukan karena database BPJS Kesehatan juga mencakup data pribadi masyarakat yang sangat spesifik seperti riwayat penyakit seseorang,” jelas politisi PDI-P ini.
Selain itu, Charles juga meminta polisi mau mengusut dugaan kebocoran data ini. Misalnya korps Bhayangkara mau menelisik dugaan jual beli data pribadi dari kabar bocornya informasi peserta di BPJS Kesehatan. “Saya berharap ada penegakan hukum terhadap para pelakunya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, jauh sebelumnya pemerintah akan menjalin kerjasama dengan perusahaan China untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, belum ada satu pun kerja sama yang disepakati antara Ping An Insurance dan pemerintah. Ia menjelaskan, hal ini bemula dari pertemuannya dengan salah satu pemimpin Ping An Insurance di salah satu acara saat kunjungannya ke China pada bulan lalu.
“Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efiensi bisnis mereka. Perusahaan publik ini memelopori menggunakan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di China,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Ahad (25/8), mengutip Kontan.
“Menurut mereka, layanan ini telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang. Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun,” sambungnya.
Menurut Luhut, saat itu ia menyarankan agar pihak Ping An bertemu langsung dengan lembaga tersebut untuk membicarakan apa saja yang bisa diterapkan atau ditingkatkan lagi untuk memperkecil defisit BPJS yang jumlah pesertanya saat ini mencapai lebih dari US$ 222 juta.
Ia berharap perusahaan ini bersedia berbagi pengalaman mereka yang telah sukses mengelola asuransi kesehatan bagi peserta yang jumlahnya lebih banyak dari peserta BPJS. Luhut mengakui, bahwa BPJS ini tidak masuk dalam lingkup bidang kerjanya, tetapi dari pertemuan itu, dirinya sebagai warga negara Indonesia berharap Ping An bisa memberi masukan atau sumbang saran. (AHM/bcra)
