Oleh : Damai Hari Lubis, Pengamat dari Mujahid 212
KNews.id- Bagaimana tidak kontras ? membangun istana di Kalimantan Timur di publis, namun berbarengn dengan itu Pemerintah juga minta wakaf melalui GNWU ( Gerakan Nasional Wakaf Uang ) kepada rakyat yang sedang tiarap karena pekerjaan dan pendapatannya sedang prihatin akibat Covid 19, terkait ini ( keprihatinan bangsa ) pemerintah tentu sangat tahu.
Sri Mulyani mengakui sebagai Menteri Keuangan bahwa negara didunia sedang mengalami gejala perekonomian terburuk sepanjang selama 150 tahun, termasuk Indonesia ikut terpuruk oleh sebab adanya wabah Corona 19, sampai – sampai Sri yang sosok ahlinya, nyata mengakui perekonomian sistem syariah perlu diadopsi ?.
Namun sebaliknya Presiden Jokowi menyatakan Indonesa di tahun 2024 akan mengalami kemajuan ekonomi yang akan menjadikan garis kemiskinan dibawah 0 persen walau janji ekonomi meroket tanpq wujud di tahun 2018.
Sehingga pantas kalau statemen Jokowi selaku Pimipinan Penguasa Pemerintahan ini membingungkan bahkan bisa dikatakan tidak punya malu, karena beberapa kebijakannya ambigu dari sudut pandang pembangunan ekonomi oleh beberapa komponen atau kelompok masyarakat bangsa ini, terutama pembangunan dan penegakan dibidang hukum, dimana TSK.
Kasus Pembunuhan masih dapat berkeliaran ( bertugas ) dan juga terhadap koruptor selain hukuman yang ringan ada juga yang diberi SP. 3, Walau janjinya tidak ada tempat bagi pelaku korupsi. Disisi lain penegakan pada hukum, ada sekadar faktor kerumunan yang dituduh sebagai pelanggaran terhadap Prokes Covid 19 selain dikenakan sanksi denda Rp50 Juta, langsung diborgol dihadapan publik lalu dimasukan penjara baru diadili ?. (AHM)
