Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum
KNews.id – Damai Hari Lubis mengkritik tuntutan aksi massa yang dianggap tidak objektif karena mengabaikan isu-isu penting yang terkait dengan warisan pemerintahan Jokowi.
- Advertisement -
Menurutnya, tuntutan tersebut terlalu fokus pada Presiden Prabowo Subianto, yang belum genap satu tahun menjabat, sementara isu-isu penting seperti :
- Penegakan Hukum terhadap Gibran: Tidak ada tuntutan untuk memproses hukum terhadap Gibran yang cacat konstitusi saat mengikuti Pemilu Pilpres-Wapres 2024 sesuai putusan MK.
- Kasus Kematian Petugas KPPS: Tidak ada tuntutan untuk mengusut tuntas kasus kematian 854 petugas KPPS.
- Tragedi Tol KM 50: Tidak ada tuntutan untuk menyelidiki tragedi Tol KM 50 pada 2020.
- Pertanggungjawaban Kabinet: Tidak ada tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban Kabinet Merah Putih terhadap Jokowi, terutama terkait sektor ekonomi dan penegakan hukum.
Damai Hari Lubis juga menilai bahwa aksi-aksi massa tersebut merupakan implementasi praktik “politik murahan” karena spesial tendensius ditujukan kepada institusi TNI.
- Advertisement -
Ia berharap agar Presiden Prabowo menghimbau masyarakat untuk mewaspadai upaya devide et impera yang dapat mendegradasi kepercayaan rakyat kepada pemerintahan sah RI.
(FHD/NRS)
