KNews.id-Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina menilai wacana Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden RI Jokowi, lebih condong pada kepentingan politik.
“Ini bukan soal bagi-bagi jabatan, bukan soal pengumpulan pengkondisian modal untuk pemilu 2024. Tetapi bagaimana memastikan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga negara tersebut itu berjalan sesuai fungsi dan wewenangnya,” kata Almas kepada awak media saat diskusi yang bertajuk “Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi: Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi” di Kedai Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1).
Almas menambahkan seharusnya momen reshuffle ini harusnya dijadikan sebagai evaluasi dari kinerja para Menteri bukan kepentingan tertentu apalagi bagi-bagi jatah jabatan. Meskipun, perombakan Reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden.
