Selain itu, terdapat perbedaan asumsi cost overrun dengan pihak China terkait dengan biaya investasi persinyalan GSM-R 900 megahertz (mhz). Untuk itu, terdapat investasi sekitar Rp1,3 triliun untuk clearance menara-menara BTS di sepanjang jalur kereta yang dikerjasamakan dengan Telkomsel.
Kemudian, sejumlah biaya proyek yang belum masuk ke perhitungan awal nilai proyek sekitar US$6 miliar meliputi penyediaan listrik oleh PLN, integrasi dengan Stasiun Halim LRT Jabodebek, relokasi dari Stasiun Walini ke Padalarang, pengadaan lahan, hingga eskalasi terkait dengan inflasi dan penaikan UMR.
“China itu memang tidak memasukkan biaya-biaya dari pihak ketiga seperti dari sinyal GSM-R, capex konstruksi PLN, termasuk pajak atas sewa tanah. Jadi ada biaya-biaya yang tidak masuk pada nilai awal proyek yang sekarang kami sepakati harus masuk biaya proyek,” jelas Tiko.
Oleh sebab itu, untuk memenuhi kewajiban setoran modal ekuitas PT Kereta Indonesia-China (KCIC), Kementerian BUMN mengajukan PMN senilai Rp3,2 triliun dari cadangan investasi 2022 pemerintah. PMN itu akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai lead consortium BUMN Indonesia pada KCIC.
