KNews.id- Ada belanja barang dan jasa yang dilakukan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Belanja ini dinilai sulit terdeteksi kebenarannya. OPD yang dimaksud adalah pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK).

Tim Investigator KA mencoba menggali dan memantau realisasi belanja barang dan jasa di kedua OPD tersebut. Diketahui, realisasi belanja jasa keamanan dan jasa kebersihan Dinas PLH masing-masing sebesar Rp1.683.853.255 dan Rp1.672.800.320. Sementara, Dinas KUK merealisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp465.645.000 atau sebesar 96,95% dari anggaran.

Dari ketiga kegiatan belanja barang dan jasa itu, ditemukan beberapa persoalan. Pertama, dalam belanja jasa yang dilakukan oleh Dinas PLH digunakan untuk membeli aset tetap, yaitu berupa 18 unit handy talky. Sayangnya, hanya dua unit yang secara fisik masih baik dan dilengkapi kartu garansi yang termuat di dalamnya.

Kedua, dalam belanja jasa kebersihan diketahui terdapat pembelian aset tetap berupa mesin pemotong/ babat rumput. Belanja ini ada pada empat SPK dengan nilai total sebesar Rp20.500.000. Akan tetapi, dari 4 unit mesin pemotong tersebut, PPTK hanya dapat menunjukkan dua kartu garansi mesin pemotong.

Lebih parahnya lagi, atas bukti nota pembelian, diketahui seluruh nota pembelian berupa nota biasa yang ditulis tangan dan stempel, tanpa ada kop nama toko.

Belanja Barang dan Jasa

Sementara yang ketiga, pada belanja pemeliharaan yang dilakukan Dinas KUK. Ada bukti pertanggungjawaban realisasi belanja pemeliharaan pada BP3W. Diketahui, terdapat realisasi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Masalah-masalah di atas, tentu saja mengarah pada indikasi adanya upaya manipulasi terkait belanja-belanja tersebut. Sebab, ada perbedaan kualitas aset yang dibeli dan bukti yang kurang meyakinkan. Hal ini memperkuat dugaan, bahwa pejabat terkait membeli tidak sesuai dengan harga dan perencanaan. Sehingga sisa uang bisa masuk ke kantong pribadi?

Adanya permasalahan tersebut disebabkan lantaran Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna kurang cermat dalam menyusun dan mengawasi jalannya pelaksanaan anggaran. Di samping itu, PPTK kegiatan tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk itu, semestinya ada peningkatan dalam pengendalian dan pengawasan atas belanja yang dilakukan oleh dinas-dinas di lingkungan Pemprov Jabar. Agar hal serupa tidak terjadi lagi di OPD lainnya. (FT&Tim Investigator KA)