Maka Bamsoet dengan jabatan yang disandangnya, tentunya amat tidak pantas jika masih atau malah ikut serta dalam gagasan atau ide gila dalam kaitannya undur pemilu sekaligus Jokowi Presiden 3 periode tanpa pemilu, maka kualitas hukumnya Bamsoet dapat diduga sebagai pelaku makar terhadap konsitusi dasar (UUD. 1945).
Atau kah mungkin Bamsoet, memiliki niat memperpanjang jabatannya sebagai Ketua MPR tanpa pemilu ? Atau memiliki keterlibatan kepentingan lain, jika dihubungkan dengan dugaan publik, bahwa banyak daripada oknum disekitaran rezim yang gemar ” mempraktekan alih isu “, untuk sebuah missi kepentingan tertentu dan atau demi target penting agar persoalan yang indikasinya menyangkut isu publik yang booming terhadap sebuah kebijakan penguasa yang overlapping serta sensitif, agar hilang edar atau dilupakan masyarakat bangsa ini.
Atau kah tujuan lain sebagai salah satunya, adalah isu publis perihal Jokowi gunakan ijasah palsu, atau terkait utang NRI yang sudah melewati ambang batas, yang akibatnya NRI bakal krisis keuangan dan hilangnya kepercayaan dari dunia internasional ? atau isu untuk menutupi kasus dugaan korupsi terhadap beberapa orang menteri kabinet Jokowi, atau mem- barier aksi penolakan terhadap pengesahan KUHP yang baru disahkan oleh badan legislasi yang materinya UU. a quo banyak melanggar prinsip HAM dan terhadap KUHP Baru, santer isu yang muncul, bahwa pengesahannya tidak mencukupi kuorum.
