KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan berbagai pernyataan yang disorot publik, antara lain adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang didanai asing.
“Kita pada hari ini kembali memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momen dan peristiwa bersejarah ketika dasar negara kita dirumuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” ucap Prabowo Subianto dalam membuka pidatonya pada Upacara Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Mei 2025 dikutip dari laman Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Dengan mengangkat tajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, Prabowo sebagai Pemimpin Upacara berdiri samping-sampingan dengan Megawati Soekarnoputri.
Dalam upacara ini, Prabowo menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pengamalan ini akan menjadi momentum yang baik pula untuk memperbaiki diri dan memperbaiki sistem kita masing-masing. Salah satu caranya adalah dengan meminta secara tegas kepada seluruh pejabat publik agar tetap memegang nilai-nilai luhur dari para pendiri bangsa.
“Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti,” ujarnya.
Prabowo Soal LSM Didanai Asing dan Adu Domba
Setelah menyampaikan betapa pentingnya nilai-nilai kepancasilaan, Prabowo menyoroti bahwa bangsa Indonesia saat ini yang memiliki banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah didanai pihak asing. Ia menyayagkan hal ini karena uang yang dibiayai pihak asing jelas akan mengadu domba bangsa baginya.
Menurut Prabowo, tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memicu konflik horizontal di dalam negeri.
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita,” katanya, dikutip dari Antara, Senin, 2 Juni 2025.
Adu domba ini lahir karena akhirnya LSM-LSM ini akan menganggap dirinya menjadi pihak paling demokratis. Jelas, hal ini tidak sesuai dengan Prabowo karena dalam pengetahuan dirinya, istilah demokrasi pihak asing berbeda dengan istilah demokrasi yang Pancasilais.
“Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” tuturnya. Jika hal ini berlanjut maka sangat mungkin baginya ada perpecahan bangsa sehingga seluruh masyarakat Indonesia harus curiga dengan bangsa asing.
Pandangan perbedaan definisi demokrasi ini bagi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Luluk Nur Hamidah jelas sebuah keuntungan bangsa. “Dalam demokrasi, perbedaan adalah keniscayaan, dan kritik yang bertujuan memperbaiki adalah bagian dari nasionalisme yang sehat. Demokrasi butuh LSM yang kuat, bukan dilemahkan,” ujarnya.
Respons LSM
Tudingan besar Prabowo ini direspons oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Baginya, LSM dengan dana asing bukanlah musuh utama bangsa, melainkan elite-elite dalam pemerintahan yang terlibat korupsi, baik secara materiil dan secara moriil. “Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” ungkapnya pada Senin, 2 Juni 2025.
Tudingan LSM dengan dana asing sebagai upaya mengadu domba yang dilontarkan Prabowo dibantah keras oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). “Banyak juga LSM didanai asing untuk membantu pemerintah dan masyarakat,” kata Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin.
Harusnya daripada memberikan sebuah tudingan seperti itu, Prabowo dan pemerintahan harusnya membuka ruang dialog saja karena dana asing inilah yang sekarang melindungi kehidupan masyarakat, masyarakat adat, dan perempuan.
Istana Kantongi Daftar LSM dengan Dana Asing
Tudingan Prabowo ini tampaknya serius, pasalnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Prabowo sudah memiliki data LSM yang terafiliasi dengan pihak asing.
“Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini,” katanya.
Hasan Nasbi menyebutkan penerimaan dana asing ini memang sesuai dengan pernyataan Prabowo dalam pidatonya, memberikan konflik horizontal bangsa. Selain itu, ia menjelaskan bahwa penerimaan dana asing jelas adalah bentuk pendiskreditan kinerja pemerintahan.
