Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta, Presiden yang sesungguhnya adalah memiliki kewajiban melaksanakan dan mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Fakta bahwa konfigurasi peta jalan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yang telah berjalan hampir setahun, tampaknya belum menunjukan kinerjanya untuk mengurai kearah tujuan negara sesuai yang diamanatkan.
Keadaan justru semakin membingungkan belum memiliki keteguhan dirinya sebagai Presiden. Dalam berbagai kesempatan selalu mengucapkan bahwa Saya bersama Gibran tidak malu – malu dan tidak tedeng aling – aling adalah Tim Jokowi.
Kalau begini pengakuan dan faktanya kabinet Prabowo Subianto cukup dengan mana “Kabinet Tim Jokowi”.
Kesan dan harapan masyarakat luas Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden yang memiliki wawasan negarawan dan nasionalis kebangsaan ambyar berantakan.
Apakah Presiden tidak sadar bahwa persoalan krusial di dalam negeri yang berpotensi menjadi ancaman bagi eksistensi dan kewibawaan Presiden Prabowo, adalah factor Jokowi dan para loyalisnya yang jelas berperilaku sebagai begundal dan penghianat negara.
Legacy 10 tahun pemerintahan mantan Presiden Jokowi, telah menciptakan konsekuensi politik dan ekonomi luar negeri Indonesia, menjadi “buffer zone China”.
Dampak kebijakan mantan Presiden Jokowi untuk China, menciptakan bercokolnya oligarki lebih kuat dan lebih kejam dari perilaku kaum imperialis
Presiden Prabowo Subianto sampai saat ini sangat lemah menghadapi oligarki dan Cina diperparah akan melakukan Ideologi Freemasonry ( penggabungan kekuatan Kapitalis dan Komunis ) Amerika dan Cina. Indonesia dijadikan “buffer zone Amerika dan Cina.
Negara tidak melindungi rakyat Indonesia. Bahkan terpantau ahir – ahir ini Presiden akan menggadaikan kedaulatan digital bangsa ke Amerika.
Digadaikan dengan dengan tarif dagang tercermin dari hasil kesepakatan negosiasi Trump – Prabowo, dimana AS hanya menurunkan biaya tariff import dari 32 % menjadi 19 %, namun diikuti oleh syarat lain seperti tariff ekspor AS ke Indonesia 0%.
Indonesia wajib beli energy dari AS senilai Rp 244 triliun, Indonesia wajib beli 50 unit Boeing 777 dari AS, Indonesia wajib beli alat pertanian dari AS sebesar Rp 73 triliun dan membuka seluas luasnya akses masuk ke ekonomi Indonesia.
Kejadian diatas bukan semata bermotif ekonomi tetapi dalam konteks politik Indonesia akan di korbankan menjadi “buffer zone” Amerika, ini sangat berbahaya.
Presiden sering mengutip _*Adagium Thucydides, sejarawan Yunani mengatakan bahwa *strong will do what they can, and the weak suffer what they must* ( yang kuat akan berbuat sekehendaknya yang lemah harus menderita ).
AS dan RRC secara kompak menerapkan Ideologi Freemasonry ( penggabungan kekuatan Kapitalis dan Komunis ) dengan Sandiwara seakan-akan AS kontra China padahal masih satu tujuan juga untuk menguasai” Indonesia
Indonesia akan menjadi korban dan atau di korbankan kepada AS dan Cina oleh Presiden penerus Jokowi yang sedang latihan sebagai presiden.
Kalau sebagai Presiden yang sesungguhnya mestinya Presiden membangun sinergitas kekuatan politik dan moral bangsa ini, dalam rangka menghadapi grand strategi lawan dari kekuatan asing, yang sedang meluluh lantakan bangsa dan negara Indonesia.
Bukan melecehkan rakyatnya. Sorry Yeee.
(FHD/NRS)
