Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Terkait opini hukum (artikel) tentang hak-hak hukum Tomas Tri Kasih Lembong terhadap penahanan atas dirinya oleh KPK sekian bulan, maka Lembong dapat melakukan upaya (gugatan) hukum terhadap Jokowi dengan pasal pembiaran atau rintangan (Obstruction of justice), dengan catatan hukum seandainya memang Lembong merasa tidak bersalah dan teraniaya, sesuai pernyataan hukum Lembong; “apa yang dirinya lakukan terkait impor gula adalah kebijakan yang datang atas perintah Jokowi”.
Dan ternyata pengakuan Lembong seolah ‘dibenarkan’ oleh pernyataan Jokowi yang publis datang belakangan setelah vonis Pengadilan Tipikor dan diskresi prerogatif hukum ‘abolisi’ dari Presiden RI , bahwa “kebijakan Lembong (impor gula) merupakan atas perintah dirinya (Jokowi).”
Namun andai nyatanya Lembong tidak mau melakukan hal atas hak upaya hukum dirinya terhadap Jokowi. Apa yang terjadi?
Bisa saja bakal muncul pertanyaan publik yang narasi substansinya liar. Tentang, apakah abolisi atas permintaan Jokowi kepada Presiden RI ? Oleh sebab Lembong (diam diam) telah minta maaf kepada Jokowi, “(sehingga)” bisa jadi ada salah satu klausula persyaratan abolisi, yakni Lembong tidak akan menuntut Jokowi?
Atau penyebab sebenarnya karena Lembong sudah ‘memaafkan’ Jokowi, lalu melupakan peristiwa tuduhan korupsi terhadap dirinya oleh KPK dengan pola penyalahgunaan kekuasaannya?
Atau sebaliknya justru Lembong mengakui kebenaran materil tuduhan KPK?
Pastinya, apa pun alasan sebenarnya, Lembong yang memahami kenapa dirinya tidak menuntut secara hukum terhadap Jokowi.
Ref.
Penulis adalah Advokat (Anggota Dewan Penasihat DPP. KAI) dan Jurnalis (Kabidhum HAM dan Ketua LPBH DPP. KWRI).
(FHD/NRS)
