KNews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali buka suara perihal ‘pengucilan’ nikel dari Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Luhut menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak AS perihal permasalahan tersebut
Sebagaimana diketahui produk nikel RI dikucilkan oleh AS lantaran diketahui nikel asal Indonesia tidak akan dimasukkan ke dalam paket kebijakan subsidi hijau melalui kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA). Pasalnya, segala hal yang berkaitan dengan nikel Indonesia berhubungan erat dengan China.
Luhut menyampaikan, bahwa ekspor nikel ke negara Eropa termasuk AS hanya 1%, sementara 99%-nya di ekspor ke China. “Kalau anda tidak setuju, saya bilang ke White House, its okay, kita buka 99% ke China, tapi Mereka bilang jangan tapi mereka punya Inflation Reduction Rate,” terang Luhut, Jumat (9/6).
Akibat adanya kebijakan IRA dari AS itu, kata Luhut, membuat Indonesia tidak bisa melakukan ekspor raw material dikarenakan sebagian produksi nikel di Indonesia menggunakan teknologi dari China.
“Saya baru Kembali dari Tiongkok, 6-7 tahun di depan dari AS dan Mereka berikan Teknologi kepada kita sekarang dan sedang proses di dalam negeri, tidak mudah mengatur ini semua,” ungkap tandas Luhut.
Di sisi lain, Luhut menyampaikan bahwa Indonesia akan memiliki produksi baterai lithium untuk kendaraan listrik pada tahun 2025.
Menko Luhut menyebutkan bahwa saat ini, memang Indonesia baru bisa memproduksi nikel jadi berbetuk nikel org. Namun ke depan, downstream industri nikel juga akan masuk ke produksi baterai lithium hingga recycling akan selesai pada tahun 2025.
“Tapi all the way down ke litium baterai, sampai recycling akan selesai 2025. Jadi itu lewat, lithium baterai akan produksi pada 2025, akan penting, Presiden sudah restui, global south cooperation itu pertemuan-pertemuan negara tropical forestry, dan kepada critical mineral,” terang Luhut di DPR, Jumat (9/6/2023).
Dengan RI memiliki baterai lithium, Luhut menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tidak akan lagi diatur-atur oleh negara maju.
Negara Berkembang Tak Bisa Didikte
Selain persoalan nikel, Luhut menyatakan dengan tegas bahwa negara-negara berkembang harus bersatu. Sehingga tidak bisa didikte oleh negara-negara maju.
“Negara-negara berkembang harus satu, tak boleh negara berkembang tuh didikte. Negara berkembang itu harus menikmati nilai tambah dari critical nilai mineralnya, kita harus sepakat, regardless beda politik kita, tapi untuk satu ini saya titip,” ungkap Luhut di Gedung DPR, Jumat (9/6).
Untuk Indonesia sendiri, Luhut menyebutkan bahwa harus kompak membawa NKRI menjadi high income country, sehingga pada tahun 2050 atau 2045 Indonesia bisa menjadi negara dengan GDP menembus US$ 10 ribu. “Terlepas dari perbedaan, jangan lari dari sini, jangan suka atau tidak suka, kiri atau kanan yang merugikan negara,” terang Luhut.
(Zs/CNBN)
