KNews.id – Jakarta – Ketua ASEAN tahun ini, Filipina, membahas krisis Myanmar yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) blok tersebut di Manila, Minggu (15/11).
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengingat kembali pembahasan Myanmar dalam KTT di Cebu pada Mei lalu. Dia menyebut Myanmar tak terpisahkan dari ASEAN dan penting untuk terus menjalin keterlibatan dengan negara itu.
“Untuk itu, kita sepakat untuk melanjutkan keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip dengan Myanmar, sembari tetap setia pada prinsip-prinsip Konsensus Lima Poin,” kata Marcos Jr dalam sesi retreat di Tahanang Pilipino atau Coconut Palce.
Konsensus Lima Poin (Five Points Consensus/5PC) ini disepakati negara anggota ASEAN pada 2021 lalu, tak lama setelah kudeta melanda Myanmar.
Poin konsensus itu mencakup penghentian kekerasan dan semua pihak menahan diri, menggelar dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, mediasi utusan khusus ASEAN, menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, dan kunjungan utusan khusus serta delegasi ke Myanmar.
Sejumlah pengamat menilai implementasi tersebut tak menunjukkan kemajuan signifikan. Kekerasan masih terjadi di sejumlah wilayah, dialog konstruktif antara junta dengan oposisi National Unity Government (NUG) atau kelompok etnis bersenjata belum terwujud, dan kunjungan utusan khusus sangat terbatas. Satu-satunya poin yang terlihat sukses adalah penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Setelah lima tahun berlalu, kita perlu bertanya pada diri sendiri: apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Myanmar?” kata Marcos Jr.
“Pada dasarnya, krisis di Myanmar menyangkut manusia-keluarga-keluarga yang terpaksa mengungsi, komunitas yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, serta kaum muda yang masa depannya terganggu karena konflik dan ketidakstabilan. Myanmar bukan sekadar isu dalam agenda ASEAN,” ujar dia.
Marcos Jr juga menekankan Myanmar adalah bagian dari keluarga besar ASEAN. Sehubungan dengan itu, dia berharap sesi tersebut bisa menghasilkan diskusi yang praktis dan berorientasi ke depan mengenai cara blok ini memajukan pelaksanaan 5PC, lebih responsif terhadap realitas di lapangan, serta mendukung proses yang damai, inklusif di Myanmar.
ASEAN tunda partisipasi Myanmar
Sebelum KTT digelar, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengatakan partispasi pemimpin dan Menlu Myanmar dalam meja perundingan kemungkinan tak akan tercapai di pertemuan tingkat tinggi kali ini di Manila.
“[Pembahasan ini] akan dipercayakan ke Singapura,” kata Maria ke Kyodo News pada Sabtu, yang dikutip Inquirer Net. Singapura akan memegang presidensi ASEAN tahun depan.
Sumber-sumber diplomatik juga menilai langkah itu kemungkinan karena perkembangan yang minim terhadap Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang ditahan tepat setelah kudeta dilancarkan Min Aung Hlaing.
Para sumber itu lalu mengatakan para pemimpin ASEAN kemungkinan besar akan mempertimbangkan kebijakan “pengembalian bertahap” perwakilan politik dari Myanmar.
Di kesempatan terpisah, Maria mendapat pertanyaan dari awak media soal seruan Thailand agar ASEAN mengizinkan menlu Myanmar berpartisipasi dalam pertemuan Menlu blok ini.
Namun, dia menegaskan hingga kini tak ada keputusan yang mengizinkan Menlu Myanmar terlibat dalam perundingan.
“Masalah itu masih dibahas. Itu masih menjadi bahasan diskusi,” kata dia, dikutip Channel NewsAsia.
Thailand dan sejumlah kecil anggota ASEAN meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar meski negara itu masih dilanda krisis. Maria juga menegaskan ASEAN tak akan melonggarkan pendekatan ke Myanmar dan menegaskan soal 5PC yang sudah disepakati pada 2021 lalu.
“Tidak ada pelonggaran [terkait pendekatan ke Myanmar]. Masih ada Konsensus Lima Poin,” kata dia.
