Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id – Dikabarkan Pramono Anung eks Sekjen PDIP undurkan diri dari jabatannya selaku Sekretaris Kabinet Indonesia Maju, jika memang pengunduran ini serius oleh sebab ketidak cocokannya dengan Jokowi, juragannya sang Presiden RI. Tentu ini red bip yang bukan biasa – biasa saja, oleh sebab Pramono adalah senioren di PDIP orang yang menjadi kepercayaan Ketum PDIP dan secara kepatuhan organisasi, pastinya sebelum mengundurkan diri, sudah izin dan mendapat pandangan politik sebagai a political strategy ( sebuah strategi politik ) dan dalam dunia politik sebuah triger, tentu ada agenda teselubung kemudia ada tahapan yang berkelanjutan.
Apa, mengapa dan muasal, tidak sulit diketahui dari diskursus politik yang dimainkan oleh Jokowi bersama KIM ( Koalisi Indonesia Maju ). Pastinya ada pra kesenjangan politik yang melatarbelakangi hubungan politik ( atau pribadi) antara Megawati dengan Jokowi Presiden RI yang notabene merupakan petugas partai atau bawahan Mega di PDIP.
Dan belakangan memang terjadi ” pembangkangan organisasi, yang dilakukan sang petugas partai, yang tranparansi melakukan manuver politik melalui pola menitipkan ” atau setidaknya restu sebagai legitimasi anak biologisnya Gibran Rakabumi Raka kader partai yang sama dengannya PDIP. untuk berkoalisi tepatnya untuk dicalonkan oleh partai Golkar, bukan atas restu Megawati Sang Ketua Umum PDIP, untuk disandingkan sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, yang tentunya saat ini, kedua partai ( Golkar, Gerindra plus koalisi-nya PAN dan PSI ) secara realitas per-politikan merupakan bakal opponent atau rival PDIP. Khususnya untuk pemilu 2024 baik di pileg maupun kontestan Capres.
Sementara kepastian keanggotaan partai Gibran yang kader PDIP pada saat mencalonkan diri, belum jelas, apakah secara keorganisasian sudah sah keluar sebagai kader partai PDIP atau belum ?
Komparasi terhadap gejala – gejala dan dinamika perkembangan politik pada tahun 1998 dan tahun 2023 ini, tentunya menjadi fenomena menarik bagi publik umumnya pemerhati politik jelang pemilu 2024.
Selanjutnya masyarakat bangsa ini, hanya dapat menyimak lalu menunggu bakal perkembangan politik tanah air yang ada, apakah Jokowi akan jatuh dari kursi RI.1. Mirip presiden Soeharto ? Jika iya kapan, sebelum atau setelah pemilu ?
Tentu perkembangan politik kekinian yang ada, memiliki banyak kemiripan dengan sejarah runtuhnya kekuasaan almarhum Presiden Soeharto, dimana pra lengsernya pada tahun 1998 dimulai oleh mundurnya Harmoko dari jabatan sebagai menteri penerangan dan saat itu, Harmoko sendiri merupakan Ketua Umum Golkar partainya pemerintahan Soeharto.
Dan publik pahami, tentunya seorang Megawati politikus wanita ter-ulung di tanah air, yang nyata sudah kenyang asam garam, dan riil berjasa besar dan sukses mengusung Jokowi manjabat presiden dua periode ( 2014 – 2019 – 2019 – 2024 ).
Kuat ditengarai andai ada perbedaan dan ketersinggungan, maka karakteristik Megawati terhadap aksi seorang ( eks ) petugas partai yang pernah Ia manja dan timang – timang lalu Ia besarkan, tentu Mega tidak akan beranjak atau bergeser satu senti pun dari prinsipnya. Hal prinsip ini sudah Megawati tunjukan secara publis, bahwa dirinya ” menolak mentah – mentah terhadap wacana ” hasrat over dosis dari Jokowi untuk berkuasa 3 periode tanpa pemilu dan serta merta melanggar Konstitusi UUD.1945.
Mengamati mundurnya Pramono, bila bekelanjutan menjadi pertikaian antara Jokowi selaku petugas partai dengan pimpinan partai yang sudah berjasa besar kepada ” sang petugas partai “, maka diyakini, hampir 100 % kader partai PDIP. akan berpihak kepada Megawati sang tokoh nasional, terlebih para senioren partai PDIP. tentunya akan memandang Jokowi sebagai sosok kacang lupa akan kulit dan khusus Gibran bisa jadi bak pagar makan tanaman. Kedua anak beranak, ” dapat dianggap tak pandai balas budi “. (Zs/NRS)
