“Jangan heran nanti kalau subsidi pupuk nggak ada karena memang kurang bayar untuk IKN atau jangan heran semakin sulit mendapat BBM bersubsidi karena duitnya dipakai untuk IKN,” jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menyebut, perkembangan utang pemerintah pusat di era Presiden Jokowi 2014 hingga November 2022 mengalami lonjakan hingga 189,5 persen.
- Advertisement -
Beban utang tersebut diprediksi akan menjadi tantangan yang berat bagi kepemimpinan Presiden berikutnya.
){kind=link}