KNews.id-Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah menyalahkan Tenaga Nasional Indonesia (TNI) dan Umat Islam yang menyebut ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat peristiwa 1965.
“Kalau pemerintah bersalah, berarti yang salah TNI karena membantai PKI, dan Umat Islam. Tidak dilihat PKI memprovokasi kekerasan itu, melarangg buku, mengepung pengajian. Data itu ada di sejarah,” kata pengamat politik Rocky Gerung (RG) di Channel YouTube Rocky Gerung Official Berjudul “Minta Maaf kepada PKI, Publik Curiga Ada Hubungan Apa Jokowi dengan PKI, PDIP dan China?”
Rocky Gerung menilai Presiden Jokowi mengambil resiko yang menyebut peristiwa 65 merupakan pelanggaran HAM berat. “Sangat ajaib, Jokowi mengambil resiko seolah-olah negara minta maaf. Pengakuan adanya negara melakukan kekerasan. Orang awam melihat TNI yang disalahkan. Negara waktu TNI dan Presiden Soekarno,” jelasnya.
Pemerintah Jokowi mengakui peristiwa 1965 merupakan pelanggaran HAM berat, kata Rocky Gerung justru membuka konflik baru.
“Kegugupan negara isu ini berlembang lagi. keputusan Istana jadi kontroversi terutama para purnawirawan yang mengetahui bahaya PKI waktu itu. tepuk tangan seolah-olah untuk Jokowi sebagai pembela HAM tetapi tidak paham konflik itu membuka konflik baru. seolah-olah PKI jadi korban,” papar Rocky.
