KNews.id- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Sejumlah pasal-pasal bermasalah dalam RUU ITE mengancam kebebasan pers,” kata Sekjen AJI Indonesia Ika Ningtyas dalam laporan catatan akhir tahun AJI Indonesia, di Jakarta, Rabu (29/12).
Ika menyatakan RUU ITE itu akan dibahas setelah masa reses DPR awal tahun 2022. Menurut dia, Surat Presiden (Surpres) pembahasan RUU ITE dan lampiran naskahnya telah dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021.
“Pasal bermasalah itu di antaranya Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Pasal ini membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena mudah dipidanakan,” kata Ika menegaskan.
Pasal itu mengatur tentang soal tindakan-tindakan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik.
Selain itu, kata dia lagi, DPR dan Pemerintah wajib mendengarkan aspirasi masyarakat dan transparan dalam pembahasan RUU ITE dan RUU KUHP. Pelibatan publik merupakan kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Pemerintah dalam setiap pembuatan regulasi.
Ika menegaskan, selama ini pelibatan masyarakat hanya bersifat seremonial belaka dan tidak diberikan waktu yang cukup dalam memberi masukan. Akibatnya komunikasi terkait pembahasan RUU menjadi satu arah, tanpa ada timbal balik dari masyarakat.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah merevisi keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merasa prihatin atas banyak pemidanaan pembela HAM yang menyuarakan kritik terhadap Pemerintah.
Revisi UU ITE telah disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Usulan tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly.
Latar belakang usulan untuk melakukan revisi terhadap UU ITE adalah persoalan-persoalan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya terkait dengan pasal-pasal berketentuan pidana yang berpotensi multitafsir. (Ade/uls)
 Indonesia mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk menghapus pasal-pasal yang dinilai bermasalah){kind=link}