KNews.id- Publik disuguhi keributan di antara elite politik dalam komando penanganan pandemi Covid-19.
“Publik hanya disuguhi sinetron tak lucu keributan terkait komando dalam menangani pandemi,” kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin dalam pernyataan kepada suaranasional.com, Rabu (11/8).
Publik sendiri, sampai saat ini juga mempertanyakan siapa sesungguhnya yang pegang kendali. Kesemrawutan penanggulangan pendemi boleh jadi disebabkan tidak jelasnya garis komando organisasi, kewenangan dan pertanggungjawaban penanggulangan pandemi, sehingga ada tumpang tindih di satu sisi, dan pengabaian tugas dan kewajiban disisi lain.
Sejak mula pandemi, kata Ahmad Khozinudi, Presiden Jokowi juga enggan mengambil kebijakan yang menunjukkan dirinya pemimpin tertinggi dan penanggungjawab penuh penanggulangan pandemi. Presiden ogah lockdown, ogah karantina wilayah, malah terapkan PSBB.
“Padahal, menurut UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB tanggungjawabnya ada di Pemda bukan Pemerintah Pusat. Semestinya, sebagai bukti Presiden memimpin dalam penanganan covid-19, Presiden terapkan lockdown dimana UU tegas menunjuk pemerintah pusat (Presiden) sebagai pelaksana dan penanggungjawabnya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Presiden juga buang badan dengan menerapkan PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri. Akhirnya, lagi-lagi Kepala Daerah yang diminta berjibaku di lapangan sementara Presiden cukup ongkang-ongkang kaki sambil mengumumkan perpanjangan PPKM.
Sebenarnya, sederhana sekali untuk mengukur apakah pandemi ini dipimpin Presiden atau tidak. Yakni dengan melihat kebijakan yang diambil.
“Jika Presiden tetapkan lockdown maka jelas Presiden memimpin dalam menanggulangi pandemi berdasarkan UU No. 6 tahun 2018. Atau jika Presiden terbitkan Perppu, maka Presiden juga memimpin,” ungkapnya.
Tapi, dengan modal instruksi Mendagri itu membuktikan yang memimpin bukan Presiden, tetapi Mendagri. Di lapangan, yang kelabakan itu Kepala Daerah, sementara Presiden cuma asyik blusukan mencari citra ditengah pandemi.
“Akibat ketidakjelasan komando penanggulangan pandemi ini, rakyat menjadi korban. Hingga 9 Agustus 2021 ada 3,69 juta orang positif dan 109 ribu jiwa meninggal dunia karena covid-19,” pungkasnya. (AHM/SN)
