KNews.id- Oligarki mendukung kebohongan dan kezaliman Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oligarki diuntungkan dengan proyek kereta cepat, hingga pindah ibu kota negara. Demikian dikatakan sastrawan politik Ahmad Khozinudin dalam pernyataan kepada suaranasional.com, Rabu (13/10). Dalam menghadapi oligarki, kata Khozinuddin, DPR telah buta dan tuli, pada kehendak dan aspirasi rakyat. DPR telah benar-benar menjadi lembaga stempel politik Jokowi, apapun kebijakan Jokowi akan selalu dibela DPR.
“DPR RI digaji oleh rakyat, mereka tidak akan jadi pejabat kalau tidak dipilih rakyat. Seluruh fasilitas hingga celana dalam yang mereka pakai, dibiayai oleh anggaran dari APBN, dari pajak rakyat,” jelasnya.
Rakyat mengeluh dibohongi Jokowi, rakyat mengeluh dengan kebijakan Jokowi, rakyat meminta lewat pengadilan -setelah berulang kali diabaikan dengan demo- ternyata tetap diabaikan oleh DPR.
Lembaga legislatif ini, ‘mengusir’ rakyat dari ruang pengadilan, dengan menyatakan hakim tidak berwenang mengadili perkara rakyat yang menuntut DPR menjalankan fungsinya.
“Amanah telah dikhianati. Mereka yang berjanji akan menjadi wakil rakyat, penyambung lidah rakyat, ternyata berkhianat. DPR bungkam, tidak mau memanggil Presiden dengan kewenangan yang ada padanya, mengabaikan tuntutan rakyat, padahal kebijakan presiden Jokowi menyengsarakan rakyat,” jelasnya.
Khozinudin mengatakan, oerasaan rakyat disakiti. Berharap dibela, atau setidaknya didengar aspirasinya.
“DPR justru ‘mengusir rakyat’ sehingga perkara tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya,” pungkasnya. (AHM/SN)
. Oligarki diuntungkan dengan proyek kereta){kind=link}