KNews.id – Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud MD berharap, presiden terpilih Prabowo Subianto dapat kembali memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjabat kelak. Mahfud mengatakan, KPK yang kuat bakal membantu Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.
“Langkah paling penting bagi Pak Prabowo kalau memang punya komitmen untuk memberantas korupsi itu kuatkan kembali KPK,” ujar dia dalam keterangan yang dikutip dari podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube-nya, Rabu (16/10/2024).
“Itu akan membantu Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo niatnya bagus pasti pakai KPK yang kuat itu akan membantu dia, kecuali kalau niatnya tidak baik, KPK-nya mau disetir sendiri itu bisa, itu kesimpulan diskusi di mana-mana,” ujar dia. Mahfud pun merasa Prabowo sudah membaca pendapat publik mengenai nama-nama calon pimpinan KPK yang dianggap hasil pilihan Presiden Joko Widodo.
Ia mengingatkan, masa kerja Jokowi sendiri tinggal beberapa hari, sedangkan para pimpinan terpilih KPK kelak bertugas di pemerintahan Prabowo. Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun berpandangan bahwa ada beberapa nama dengan rekam jejak bagus malah tersingkir, sedangkan 10 nama-nama yang akan dipilih DPR ini mendapatkan sorotan publik.
Oleh sebab itu, Mahfud berpendapat bahwa Prabowo bisa mengambil alih seleksi calon pimpinan KPK. “Pak Prabowo kok sudah disodori hal-hal yang kurang bagus, ibarat barang disuruh pakai barang kurang bagus,” kata Mahfud. “Maka, jalan keluarnya menurut saya, sebenarnya tidak apa-apa itu, KPK itu masih 20 Desember, pelantikannya 19 Desember, tapi bekerjanya 20 Desember, menurut saya bisa Pak Prabowo mengambil-alih itu tanpa melanggar prosedur,” ujar dia.
Mahfud menjelaskan, secara prosedur, pemerintah memang mesti membentuk panitia seleksi untuk calon pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK berakhir. Namun, ia menekankan, dalam rentang itu Prabowo masih bisa menarik lagi nama yang ada di DPR untuk menyeleksi kembali nama-nama lain.
Dengan demikian, Prabowo tidak cuma menandatangani keputusan presiden tentang pimpinan KPK yang dianggap merupakan orang-orang pilihan Jokowi. “Tarik mana yang kemarin 10 saya lihat lagi, kan gitu, kembalikan saya mau menyeleksi lagi yang 20, tidak usah kembali lagi ke awal, yang 20 yang sudah di meja Presiden itu, kenapa jadi 10, kenapa yang 10 ini, Pak Prabowo bisa turun tangan kalau mau, masih ada waktu,” ujar Mahfud.
Menurut dia, Prabowo bisa meniru langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan proses pergantian panglima TNI pada 2004 lalu. Ketika itu, kurang dari satu pekan sebelum SBY dilantik, ternyata Presiden Megawati Soekarnoputri mengirimkan nama calon panglima TNI ke DPR RI, yakni Ryamizard Ryacudu.
Namun, begitu SBY dilantik sebagai Presiden RI, SBY ternyata belum mau mengusulkan nama itu sebagai panglima TNI, dan akhirnya menarik kembali nama yang diusulkan oleh Megawati. “Terlepas dari persoalan politik apa yang di balik Pak SBY dan Bu Mega waktu itu ya, tapi waktu itu Pak SBY tarik itu, kan wewenang saya, saya kan yang akan menandatangani, saya dong, itu kalau mau Pak Prabowo bisa dan itu bisa menjadi step pertama untuk menunjukkan bahwa dia ingin memajukan,” ujar Mahfud.
