Oleh: Lukman Hakim, SIkom., Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
KNews.id- Momentum Hari Buruh Se-dunia selalu bikin greget perjuangan buruh. Berbagai tuntutan perjuangan buruh diangkat di dalam parade demonstrasi di berbagai kota oleh berbagai macam serikat buruh dan organisasi rakyat sektor lain.
Tentu saja harus diakui, banyak pula buruh yang justru menggunakan momentum May Day untuk urusan di luar perjuangan. Ada yang berlibur bersama keluarga, mengunjungi tempat-tempat wisata di kotanya, pulang ke kampung halaman, atau sekadar tinggal di rumah menikmati jeda kerja sehari. Ironis, sebab dahulu serikat-serikat buruh memperjuangkan May Day menjadi hari libur nasional justru agar sebanyak-banyaknya buruh bisa terlibat di dalam parade May Day, berjuang bersama, dan merasakan dasyatnya persatuan buruh di alun-alun kota atau di jalan-jalan utama kota.
Terlepas dari itu, bagi serikat-serikat buruh, May Day adalah momentum strategis; adalah momentum politik. Demikian yang selalu disampaikan para petinggi serikat-serikat buruh. Akan tetapi pertanyaannya, benarkah dalam praktiknya para pemimpin serikat buruh telah memperlakukan May Day sebagai momentum strategis?
Sudah lama gerakan buruh menyimpulkan bahwa imperialisme dan neoliberalisme menjadi akar dari semua masalah kesulitan hidup buruh. Wajah neoliberalisme berupa politik upah murah, fleksibilitas pasar tenaga kerja (outsourcing dan kontrak waktu tertentu), hingga lemahnya sistem perlindungan sosial adalah kenyataan pahit bagi kaum muruh.
Umumnya gerakan buruh juga menyadari bahwa imperialisme tidak serta-merta bisa memaksakan kebijakan-kebijakan neoliberal jika tidak mendapat dukungan elit politik dalam negeri. Sejak masa kolonialisme mula-mula, para penjajah bisa sungguh-sungguh menguasai suatu negeri jika memiliki kaki tangan yang efektif: elit-elit penguasa yang bersedia jadi komprador.
Di Indonesia sejak Orde Baru hingga masa kini, komprador utama imperialisme adalah kaum kapitalis pamuncak dalam negeri. Kaum yang jumlahnya cuma satu persen penduduk negeri ini dari balik layar – dan kini sudah lebih terang-terangan—memerintah negeri, menentukan berbagai kebijakan publik.
Sesekali, dalam skala kecil, golongan satu persen ini memang tampak bertentangan dengan sekutu imperialisnya, mencoba memanfaatkan Negara untuk membentengi kepentingannya menghisap tenaga kerja murah, sumber daya alam, dan pasar bagi keuntungannya sendiri. Tetapi lebih sering mereka berperan sebagai perantara, sebagai calo, sebagai representasi lokal dari mitra-mitra yang bermarkas di negara-negara industri maju.
Yang jadi persoalan adalah sekalipun sudah paham kondisi, serikat-serikat buruh masih belum mampu mewujudkan pemahaman tersebut dalam tindakan. Hingga kini belum ada kekuatan politik formal dan representatif (parpol peserta pemilu) yang mewakili kehendak politik buruh; kekuatan politik yang dibentuk oleh kaum buruh itu sendiri dalam persatuannya dengan kelas dan grup sosial tertindas lainnya.
Ketika perjuangan rakyat 1998 melahirkan terbukanya sedikit celah demokrasi politik, sejumlah petinggi serikat buruh bergabung di dalam partai politik. Ada yang berhasil menjadi anggota DPR, ada yang duduk sebagai menteri, ada pula yang berperan sebagai staf ahli menteri-menteri. Buruh berharap, masuknya tokoh-tokoh serikat buruh bisa memberi warna pada kebijakan publik, menggesernya sedikit ke sisi pro-buruh.
Namun lain kenyataannya. Berbagai regulasi anti-buruh lahir pascareformasi. Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Omnibus Law Cipta Kerja adalah contohnya. Politik upah murah tetap bertahan. Lebih buruk lagi kini diikuti fleksibilitas pasar tenaga kerja ugal-ugalan. Jaminan pekerjaan tetap jadi kian jauh dari harapan sebab PKH dipermudah syaratnya, kontrak kerja dibuat sangat fleksibel.
Kondisi ini adalah wajar sebab keterlibatan personal segelintir pemimpin serikat buruh di dalam pemerintahan sama sekali tidak sama dengan representasi politik buruh. Representasi buruh di dalam kekuasaan hanya bisa dianggap ada jika sekurang-kurangnya di parlemen ada kursi milik parpol yang dibentuk oleh kekuatan buruh.
Mengkampanyekan kemendesakan pembangunan partai politik milik buruh yang akan bertarung di dalam pemilu 2024 inilah hal strategis yang seharusnya menjadi agenda kampanye utama momentum May Day.
May Day adalah momentum strategis sebab ia menyatukan buruh sebagai sebuah kelas sosial. May Day adalah perayaan perjuangan kelas; dan perjuangan kelas tidak bisa tidak harus merupakan perjuangan politik. Perjuangan politik buruh yang tidak ditujukan kepada kekuasaan politik buruh adalah omong kosong. Partai politik yang didirikan kaum buruh dan kelas tertindas lainnya adalah keharusan.
“¡Que se vayan todos,” kata kelas pekerja Argentina. Mereka semua harus pergi. Kaum oligark, kaki tangan imperialisme harus keluar dari kekuasaan negara. Saatnya tempat itu dikuasai buruh, Cukup sudah kita dikalahkan, saatnya buruh bangkit dengan alat poliitk sendiri. Agar May Day lebih berarti, Ayo! (AHM)
