KNews.id-DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menolak perpanjangan jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Belum lama ini para kades se-Indonesia berunjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta untuk mendesakkan tuntutan perpanjangan jabatan 9 tahun.
GMNI mengingatkan pemerintah dan fraksi DPR RI tidak mengkapitalisasi isu perpanjangan jabatan kades untuk praktik politik dagang sapi di Pemilu 2024.
- Advertisement -
“Baik Pemerintah maupun Fraksi di DPR RI, agar jangan sampai menggunakan politik dagang sapi di momentum ini untuk pemilu 2024,” kata Sekjen DPP GMNI Muhammad Ageng Dendy Setiawan dalam siaran pers, Rabu malam (18/1/2023).
