KNews.id – Jakarta – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan bersuara soal kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu percepatan pembangunan Papua dan akan berkantor di sana. Menurut dia hal itu bagus, namun jika dimaknai secara politik, wacana itu akan dibaca berbeda.
“Secara normatif itu bagus-bagus saja, artinya pemerintah pusat benar-benar serius ingin mengawal pembangunan Papua, dengan adanya representasi Presiden Prabowo Subianto melalui Wapres Gibran yang berkantor di Papua. Namun, secara politik kita bisa membacanya dengan sangat berbeda,” kata Iwan seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima, Rabu (9/7/2025).
Sebagai pengamat politik, Iwan melihat hal ini dapat ditafsirkan bahwa Gibran akan dijauhkan dari pusaran politik nasional.
“Kita analogikan saja misalnya pejabat atau ASN atau TNI-Polri di sana diasosiasikan atau diberi tugas khusus bagi prajurit yang baru masuk,” ujar Iwan.
Namun demikian, lanjut Iwan, jika Gibran benar berkantor di sana dan mampu membuktikan kapasitasnya dalam membangun ekonomi dan sosial masyarakatnya maka bukan tidak mungkin namanya akan bersinar pada tahun politik mendatang. Tetapi jika sebaliknya, maka peluang tersebut akan semakin kecil.
“Jika bisa menunjukkan hasil yang positif, misalnya pembangunan ekonomi, sosial dan keamanan di saya indeksnya menunjukkan kemajuan yang signifikan, secara tidak langsung nilai gibran di 2029 nanti akan semakin tinggi. Namun, kalau sebaliknya justru stagnan dan tidak membawa perubahan apapun, nama Gibran tidak akan melejit,” dia menandasi.
Diungkap Yusril
Sebelumnya diberitakan, Menko Yusril mengatakan pemerintah memiliki konsen khusus dalam menangani konflik yang ada di Papua. Dia menyebut, pemerintah tengah mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Salah satunya untuk berkantor di Papua. Pernyataan itu disampaikan saat saat Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024.
Namun hal itu diklarifikasi Yusril. Menurut dia, pernyataan mengenai penugasan Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua yang disampaikan adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang. Bukan ditujukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di sana.
Yusril menyatakan, Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukan wakil presiden adalah di Ibu Kota Negara.
“Jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril melalui siaran pers tertulis, Rabu (9/7/2025).
Respons Gibran
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi wacana berkantor di Papua. Diketahui, wacana itu muncul usai adanya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra terkait fokus pemerintah untuk penanganan sejumlah masalah di Bumi Cendrawasih.
Menurut Gibran, sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo, dirinya mengaku siap ditempatkan di mana saja. Bahkan untuk berkantor di Papua.
“Sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun kapan pun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya kita siap. Misalnya Kepres nya belum keluar pun kita sudah siap kapan pun,” kata Gibran kepada awak media, seperti dikutip Rabu (9/7/2025).
Gibran menjelaskan, penugasan khusus untuk Wakil Presiden terkait sejumlah permasalahan di Papua bukan hal baru. Sejak zaman Wakil Presiden sebelumnya, hal itu sudah ada. Menurut dia, tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun juga sudah sering ditugaskannnya ke Papua, seperti ke Sorong atau pun Merauke untuk melihat pelajar di sana, membantu mengirimkan laptop untuk kegiatan belajar mengajar dan memeriksa kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi nanti atur waktu saja dan saya sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden saya siap untuk ditugaskan kemana pun di mana pun, kan ini melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” beber dia. Eks Wali Kota Solo ini pun tidak mau ambil pusing soal lokasi berkantor. Dia mengaku sangat fleksibel untuk bertempat di mana pun, mulai dari Jakarta, IKN hingga Papua.
“Bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa tengah. Kita dimana pun jadikan kantor karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah harus sering berdialog,” ungkapnya. “Termasuk dengan pelaku usaha, menerima masukan, menerima kritik evaluasi apa pun,” dia menandasi.
