KNews.id-Rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini merupakan amanat dari undang-undang yang harus dilindungi.
Dengan demikian, Pemerintah seharusnya tidak perlu bawa perasaan (baper) ketika rakyatnya melancarkan kritikan. Justru pemerintah harus berkaca ketika rakyatnya melakukan evaluasi.
Penegasan ini disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang menyentil para pengkritik.
“Kalau rakyat banyak omong wajar, rakyat pemilik kedaulatan dan pejabat itu sesungguhnya adalah sekadar outsourcing yang dipilih dan digaji rakyat,” kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/3).
