Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)
KNews.id- Sangat memilukan terjadinya tragedi nyawa melayang dan banyak yang luka parah hanya untuk memenangkan emosi penonton sebakbola. Ratusan nyawa melayang, sangat jelas akibat ketidak profesionalan dan kebrutalan para aparat berseragam, di lapangan sepakbola Kanjuruhan Malang Jawa Timur, ratusan orang nyawa melayang.
Mendapatkan pendidikan dari mana mereka tetap beringas , kasar dan tega melakukan kekerasan diluar perikemanusiaan yang normsl sebagai sesama manusia. Bagaimana polisi menghayati fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Sisa sisa ingatan pembunuhan gaya samboisme masih melekat di benak masyarakat luas tiba dikejutkan kekerasan dengan korban ratusan nyawa melayang dan luka luka. Prilakunya mereka masih liar tanpa aturan dan tanpa rasa perikemanusiaan – seolah olah nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi.
Masyarakat luas bertanya ini salahnya dimana sampai terjadi kejadian sangat tragis dsn memilukan. Himbauan Presiden agar diusut tuntas sudah hambar karena dugaan kuat Presiden sendiri yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut.
Presiden salah mengelola aparat kepolisian yang terlalu dimanjakan, diberi peluang bertindak melebihi tupoksinya. Berkali kali berbuat fatal membawa nyawa manusia melayang. Cara cara samboisme ternyata sudah meluas dan terus terjadi.
Disamping Kapolda Jatim dan jajarannya harus bertanggung jawab maka yang paling bertanggung jawab adalah Presiden. Apakah sudah tidak ada rasa malu, dan tidak bisa belajar dari pejabat di Jepang ketika diterpa rasa malu yang tinggi mundur bahkan kadang mereka harus melakukan hara kiri.
Presoden harus faham, menyadari, mawas diri – tiba tiba semua sudah berubah bergaya sambo. Harus menjadi fokus perhatiannya bahwa rakyat sudah memberikan stigma : Presiden Sambo Kabinet Sambo, DPR Sambo, KPK Sambo. Merembet semua pejabat penyelenggara semua terkena sebutan Sambo.
Jalan keluar atas kejadian ini masyarakat harus chek ulang pendidikan semua strata di lingkungan Polri. Kembalikan polisi sesuai tupoksinya. Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Apabila polisi tingkat kerusakannya sudah kronis bisa mencontoh Meksiko membubarkan seluruh kesatuan polisi pada Rabu 21 Desember 2011. Sebelumnya, Meksiko telah memecat 30 Jendral polisinya. Juru Bicara Pemerintah Meksiko, Gina Domingues, mengatakan sekitar 800 anggota polisi dan 300 staf administrasi telah diberhentikan. Mereka bisa melamar kembali, namun harus melalui standar seleksi yang lebih keras.
“Siapa pun yang lebih terlatih dan lebih berkomitmen dan bisa bekerja dalam sistem keamanan saat ini bisa bergabung kembali,” ujar Dominguez sebagaimana dikutip The Guardian.
Atas semua tragedi polisi masih liar cara cara mengatasi kerusuhan dan terus mengulang ulang terjadi korban nyawa melayang, tetap Presiden yang paling bertanggungjawab. (AHD)
