KNews – Selesaikan masalah pertanahan, menteri Hadi Tjahjanto memakai manajemen perang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto berbicara mengenai tantangan, hingga strategi dalam mengurai masalah agraria dan tata ruang di tanah air.
Hadi mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi fokusnya dalam memimpin Kementerian ATR.
Tiga persoalan yang akan dituntaskan adalah permasalahan sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketiga prioritas tersebut, kata Hadi, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” jelas Hadi yang dikutip Senin 4 Juli 2022.
Mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan, dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas. Dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah.
“Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” ujarnya.
Selain itu, Hadi juga menekankan pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air.
Pendekatan ini, lanjut Hadi, juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI.
“Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, Hadi juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL.
“Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” ujarnya. (RKZ/viva)
