KNews.id- Dugaan bocornya 279 juta data penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan masih menyita perhatian publik. Kini sejumlah lembaga masih melakukan investigas terkait hal ini. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkominfo Bambang Gunawan mengatakan, ada sekitar 32 regulasi terkait hal ini. Namun demikian, aturan tersebut tidak terintegrasi, karena versifat sektoral. Ia mengatkan, nantinya aturan-aturan tersebut akan dikodifikasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dibahas di DPR.
“Perlu juga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di tengah isu pelanggaran terkait perlindungan data pribadi. Apalagi kesadaran publik juga masih rendah terkait menjaga kerahasiaan data pribadi,” tegasnya, dikutip dari siaran persnya, Senin (24/5).
Ia juga berharap, masyarakat bisa mengingatkan korporasi agar tidak menyalahgunakan data pribadi pelanggan mereka. Dia menyampaikan RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang harus segera hadir dalam sistem hukum di Indonesia sebagai payung hukum yang kuat dan komprehensif demi memberikan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
Selain itu, menurutnya kebocoran data pribadi disebabkan karena lemahnya payung hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi. Beberapa kasus yang sering mencuat ke publik terkait data pribadi misalnya penyalahgunaan data dari pinjaman online, kebocoran data di e-commerce dan penyalahgunaan data marketing kartu kredit atau asuransi.
“Kita tentu pernah mengalami ada pihak lembaga keuangan tertentu, menghubungi nomor kontak kita dan menawarkan berbagai produk keuangan, padahal kita tidak pernah berbagi nomor kontak pribadi ke pihak-pihak tersebut,” tutupnya. (AHM/bcra)
