KNews.id – Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengidentifikasi sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terindikasi menghapus bukti pemotongan pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari temuan tersebut, potensi penerimaan pajak yang belum dilaporkan diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui analisis data administrasi perpajakan yang terintegrasi dalam sistem Coretax. DJP mendeteksi jutaan bukti pemotongan pajak yang tidak dimasukkan oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
Bimo menjelaskan, terdapat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dalam SPT Tahunan PPh. Dari jumlah tersebut, Ditjen Pajak mengidentifikasi potensi PPh yang belum dilaporkan mencapai Rp2,01 triliun.
“Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan tersebut yang dihapus terindikasi potensinya sekitar Rp2,01 triliun,” ujarnya dalam kegiatan media gathering DJP di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Ditjen Pajak tidak langsung melakukan penindakan terhadap seluruh wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Otoritas pajak terlebih dahulu mengirimkan surat elektronik atau email pengingat kepada wajib pajak agar melakukan pembetulan SPT secara mandiri.
Dari total sekitar 1,9 juta wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong, sebanyak 475.698 wajib pajak menjadi sasaran pengiriman email pengingat. Penentuan sasaran tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk validitas bukti pemotongan dan besaran nilai PPh yang dihapus.
Ditjen Pajak menetapkan batas minimal nilai PPh dalam bukti pemotongan yang terindikasi dihapus sebesar Rp100.000. Selain itu, bukti potong harus berstatus valid, telah dilaporkan oleh penerbitnya dalam SPT Masa PPh Pasal 21, serta berasal dari jenis pajak nonfinal.
Bimo mengungkapkan, dari 475.698 wajib pajak yang menjadi sasaran, sebanyak 312.546 wajib pajak atau sekitar dua pertiga berada dalam kelompok nilai PPh Rp100.000 hingga Rp1 juta.
Di sisi lain, DJP juga menemukan 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar. Sementara itu, berdasarkan nilai PPh, kelompok terbesar berada pada rentang Rp10 juta hingga Rp100 juta, dengan total potensi pajak sekitar Rp720 miliar yang berasal dari 26.760 wajib pajak.
Menurut Bimo, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan pendekatan behavioral insights atau pendekatan perilaku untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Melalui pendekatan tersebut, DJP tidak hanya mengandalkan komunikasi yang bersifat penegakan hukum, tetapi juga mendorong kesadaran wajib pajak melalui pesan yang lebih persuasif.
Dia mencontohkan, DJP dapat mengingatkan wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan turut menentukan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela dengan memahami perilaku wajib pajak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bimo menyebut pendekatan behavioral nudging dilakukan menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT), yakni metode yang mempertimbangkan karakteristik dan variabel kepatuhan masing-masing wajib pajak.
DJP juga mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan Compliance Risk Management (CRM) atau mesin analisis risiko kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, pola komunikasi dan pengawasan dapat disesuaikan berdasarkan profil serta riwayat kepatuhan wajib pajak.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Eka menambahkan bahwa pendekatan behavioral insights telah diterapkan dalam sejumlah kegiatan pengawasan, termasuk penagihan utang pajak.
Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai lebih efisien karena dapat menjangkau wajib pajak dalam jumlah besar tanpa harus mengandalkan kunjungan langsung petugas pajak.
