KNews.id – Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Keputusan penting tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 17 November 2026.
“Sehubungan dengan itu dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Dengan adanya keputusan tersebut, pembahasan RUU tentang Statistik resmi memperoleh tambahan waktu sesuai usulan pimpinan komisi teknis. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam rapat konsultasi pada 10 November 2026 dengan mengacu pada ketentuan tata tertib yang berlaku.
Dengan adanya keputusan tersebut, pembahasan RUU tentang Statistik resmi memperoleh tambahan waktu sesuai usulan pimpinan komisi teknis. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam rapat konsultasi pada 10 November 2026 dengan mengacu pada ketentuan tata tertib yang berlaku.
Kemudian, pimpinan DPR mengumumkan penerimaan empat surat presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang. Dokumen tersebut mencakup RUU Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
DPR juga menerima dua surat resmi dari Menteri Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai usulan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan BPK tahun 2026. Seluruh surat masuk tersebut dipastikan akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan tata tertib yang berlaku.






