KNews.id – Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto membatalkan rencana kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota polri jika terlibat dalam kasus penyadapan ilegal. Sahroni menjelaskan, penyadapan ilegal diduga digunakan untuk melakukan makar yang berdampak terhadap stabilitas kedaulatan negara. Bahkan dia menganggap hal ini sama saja sebagai bentuk mengkhianati negara.
“Saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan. Pak, batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa,” katanya kepada dalam raker bersama Kapolri, Kamis (12/11/2026).
Dia meminta kepada Suyudi untuk totalitas menangani perkara ini tanpa memandang latar belakang pihak yang diduga terlibat kasus penyadapan ilegal. Sahroni menginginkan, jajaran kepolisian menghentikan serta menuntaskan perkara penyadapan karena dikhawatirkan masih terdapat aktivitas ilegal lainnya. Menurutnya, masih banyak kegiatan tersebut yang belum terdeteksi oleh jajaran kepolisian.
“Sedikit agak keras, Pak. Karena kita enggak mau bertele-tele. Kita pengin ruang terbuka ini atas penangkapan sadapan yang dilakukan oleh Pak Suyudi dalam waktu beberapa hari,” ujarnya.
Jajaran kepolisian juga diminta menyampaikan perkembangan perkara secara transparan kepada publik serta menyarankan Suyudi tak ragu menangkap pihak yang terbukti bersalah.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Keempatnya adalah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) yang telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.
Sedangkan satu tersangka lainnya adalah Kadiv TIK Mabes Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU). Mereka diduga melakukan penyadapan ke sejumlah pihak yakni nomor Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.
