KNews.id – Jakarta – Begini lah nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen (purn) Firli Bahuri yang kembali disidik polisi terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus yang menjerat Firli Bahuri ini sebenarnya sudah lama diusut dan Firli sudah ditetapkan tersangka pada 22 November 2023.
Namun, selama tiga tahun kasus ini bak hilang ditelan bumi. Baru akhir-akhir, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya kembali mengusut kasus ini. Hal ini diketahui saat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi purnawirawan Polri bintang tiga itu.
Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi membantah kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya itu untuk menangkap Firli.
“Tidak (ditangkap). Iya (polisi hanya mendatangi),” kata Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/11/2026).
Yusuf memastikan, kehadiran penyidik itu untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli sebanyak dua kali atas perkara tersebut.
“Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” ucap dia.
Setelah didatangi, Polri menyebut Firli akan hadir dalam panggilan pemeriksaan selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka dan/atau saksi wajib memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan.
Jika tidak memenuhi panggilan tersebut, penyidik dapat melayangkan panggilan sekali lagi dengan meminta bantuan pejabat berwenang untuk membawa tersangka atau saksi ke hadapan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2). Selain itu, Pasal 99 ayat (5) mengatur bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan.
Sementara itu, Pasal 100 ayat (5) mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:
a. Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
b. Memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan;
c. Menghambat proses pemeriksaan;
d. Berupaya melarikan diri;
e. Berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti;
f. Mengulangi tindak pidana;
g. Terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa; dan/atau
h. Memengaruhi saksi agar tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya.
Siapa sebenarnya Firli Bahuri?
Firli Bahuri lahir di Lontar, Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada tanggal 8 November 1963.
Ia memiliki istri yang bernama Ardina Safitri.
Firli dan Ardina dikaruniai dua orang anak yang bernama Rizqa Agustin Ananda Putri dan Rizqi Arfiananda Dhira Putra.
Firli Bahuri adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.
Ia juga sempat mengenyam pendidikan S2 Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia (2000).
Pada Sabtu (3/10/2026), Firli resmi meraih gelar doktor bidang hukum dari Universitas Pancasila.
Karier Firli Bahuri telah malang melintang di dalam kepolisian Tanah Air.
Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.
Firli mengawali kariernya sebagai Komandan Peleton II Sabhara Direktorat Samapta Polda Metro Jaya pada 1991.
Setelah itu, ia tercatat sempat menjabat sebagai Komandan Peleton III Sabhara Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur (1992), Kepala Unit Serse Kepolisian Sektor Kramatjati (1994), Pama Kepolisian Daerah Timor Timur (1997), Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Liquica (1997), Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Dili (1998), dan Kelompok Ahli PPTIK PTIK (1998).
Firli juga pernah menduduki posisi sebagai Kapolres Lampung Timur (2001), Kasat Reserse Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung (2001), Wakapolres Lampung Tengah (2002), Pejabat Sementara Kepala Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung (2003), Pamen Polda Metro Jaya (2004), dan Kepala Satuan III/Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2005).
Tak sampai di situ, Firli Bahuri juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Kapolres Kebumen (2006), Kapolres Brebes (2007), Wakapolres Metro Jakarta Pusat (2009), Penyidik Utama Tingkat III Direktorat I/Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal Polri (2010), dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah (2011).
Karier Firli Bahuri makin moncer setelah ia dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Ajudan Wakil Presiden RI Boediono pada 2012.
Pada 2014, ia kemudian diangkat menjadi Wakapolda Banten.
Satu tahun kemudian, jenderal asal Ogan Komering Ulu ini ditunjuk menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri.
Setelah itu, Firli dipercaya untuk menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.
Pada 2017, ia lalu diutus oleh Kapolri saat itu Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menduduki posisi jabatan Kapolda Nusa Tenggara Barat.
Tak berselang lama, Firli Bahuri dimutasi ke KPK sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018.
Pada 2019, jenderal bintang 3 ini kembali dipercaya menjadi Kapolda dengan menempati jabatan sebagai Kapolda di tanah kelahirannya yakni di Sumatera Selatan.
Di tahun yang sama, Firli Bahuri naik pangkat menjadi Komjen atau jenderal bintang 3 dan menduduki posisi sebagai Kabaharkam Polri.
Barulah setelah itu Firli dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri dan mengemban jabatan sebagai ketua lembaga antirasuah alias KPK.
Firli Bahuri tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp33,8 miliar.
Hartanya itu tercatat di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN pada 22 Januari 2024.
Sumber harta terbanyaknya berasal dari tanah dan bangunan senilai total Rp26,5 miliar.
Lalu disusul dari harta kas sebesar Rp5,5 miliar dan harta alat transportasi senilai Rp1,7 miliar.
Firli menjadi Ketua KPK periode 2019 hingga 2023
Duduk Perkara Firli Bahuri
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah melakukan langkah-langkah dalam proses penyidikan.
“Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan nya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023) malam.
Adapun Firli dianggap terbukti melakukan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
“Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,” jelasnya.
Adapun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
“Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” ungkap Ade.
Saat itu ada 99 orang saksi dan ahli dengan rincian 91 saksi dan delapan orang ahli yang dimintai keterangannya selama proses penyidikan.
Adapun sejumlah saksi yang sudah diperiksa mulai dari SYL, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, ajudan Ketua KPK, pejabat eselon I Kementerian Pertanian beserta pejabatnya dan lain-lain.
Lalu, dua eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan M. Jasin dengan kapasitas sebagai saki ahli.
Kemudian, pihak kepolisian juga memeriksa pegawai KPK yakni Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK, Tomi Murtomo dan sejumlah pegawai KPK lainnya.
Terakhir, Ketua KPK, Firli Bahuri juga sudah diperiksa dalam proses penyidikan kasus tersebut yakni pada Selasa (24/10/2023) dan Kamis (16/11/2023).
Di sisi lain, terdapat dua rumah milik Firli Bahuri yang digeledah pihak kepolisian pada 26 Oktober lalu.
Dua rumah tersebut beralamat di Jalan Kertanegara 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Perum Gardenia Villa Galaxy A2 Nomor 60, Kota Bekasi.
