KNews.id – Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran masing-masing tersangka dalam kasus penyadapan presiden dan tokoh lainnya. Sejauh ini, total ada empat tersangka dalam perkara penyadapan yakni Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit, eks Kadivkum Irjen Ahrie Sonta, eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi.
Suyudi menjelaskan Listyo Sigit berperan sebagai pemberi perintah untuk menentukan target penyadapan secara lisan maupun aplikasi WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” ujar Suyudi saat raker dengan Komisi III, Kamis (12/11/2026).
Dia menambahkan, peran Listyo Sigit itu telah menjadi materi penyidikan atas sangkaan menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri. Tugasnya yakni memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Irjen Ahrie Sonta berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit.
“Ketiga, EH yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” imbuhnya.
Terakhir, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring ( 7 Oktober 2025 -1 Oktober 2026) diduga menerima perintah dari Listyo untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik melalui operator.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” pungkasnya.
Atas perbuatannya, mereka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana 10 tahun.
Kemudian Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/ atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.
