KNews.id – Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Rocky Gerung memberikan saran untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) terkait ijazah. Ia menyarankan agar Gibran mengikuti putusan yang sudah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga peradilan.
Menurut Rocky, apabila sejumlah lembaga peradilan sudah memutuskan terkait status ijazah tersebut. maka sebaiknya mengikuti putusan tersebut.
“Tidak ada tanggapan wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja,” ucap dia ditemui di acara peresmian Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut sejumlah jalur lembaga peradilan telah menyimpulkan terkait status ijazah tersebut. “Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Oke. Udah, cukup ya?,” kata dia. Rocky berpendapat tidak boleh terdapat saran yang melampaui apa yang sudah dalam aturan, termasuk putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” kata dia.
Dalam amar putusannya MK menilai belum ada bukti yang cukup kuat soal keabsahan Surat Keterangan keseteraan ijazah SMA sederajat milik Gibran. Pun putusan MA yang menolak keabsahan dari surat keterangan tersebut.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan ia berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Saran tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi. Gibran mengatakan, pertemuan itu membahas dinamika yang berkembang belakangan ini, termasuk persoalan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran, Selasa (10/11/2026).
Bantahan Bakom
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.
Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tuturnya.
Pernyataan itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya.
