KNews.id – Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan. Isu pemakzulan di parlemen kini berbarengan dengan adanya kabar tentang niatan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres, Selasa (10/11/2026).
Namun, realisasi proses pemakzulan dan pengunduran diri masih bergantung pada tarik-menarik kepentingan politik di parlemen serta sikap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Arya Fernandes mengatakan setidaknya ada tiga skenario yakni DPR melanjutkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) hingga berujung pada proses pemakzulan, Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres, atau elite politik mencapai kesepakatan untuk menghentikan eskalasi sehingga Gibran tetap menjabat.
“Dengan politik Indonesia yang sangat dinamis, cukup sulit untuk menentukan skenario mana yang paling mungkin terjadi,” ujar Arya dikutip dari analisis politiknya, Selasa (10/11/2026)
Skenario 1: Proses Panjang Pemakzulan
Apabila DPR memutuskan melanjutkan HMP, prosesnya berpotensi memakan waktu 6—9 bulan. Mekanisme tersebut melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR.
Di DPR, pengajuan HMP harus diusulkan paling sedikit 25 anggota. Usulan kemudian harus memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui paling sedikit 2/3 dari anggota yang hadir.
Setelah pengusul menyampaikan keterangan dalam Rapat Paripurna, DPR dapat membentuk pansus apabila usulan diterima. Pansus selanjutnya bertugas melakukan pembahasan dan menyusun temuan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya.
Hasil kerja Pansus kembali dibawa ke Rapat Paripurna. Persetujuannya harus memenuhi persyaratan kehadiran dan dukungan suara yang sama, yakni dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR dan disetujui paling sedikit 2/3 anggota yang hadir.
Apabila DPR menyetujui pendapat tersebut, proses berlanjut ke MK. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Jika MK menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam konstitusi, DPR dapat meneruskan usulan kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna paling lama 30 hari setelah usulan diterima.
Keputusan akhir berada di tangan MPR. Sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui paling sedikit 2/3 anggota yang hadir. Presiden dan/atau wakil presiden juga harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan sebelum keputusan diambil.
Dengan demikian, keberhasilan proses pemakzulan tidak cukup ditentukan oleh munculnya usulan di DPR. Dukungan politik harus tetap terjaga hingga tahapan pengambilan keputusan di MPR.
Skenario 2: Pengunduran Diri
Skenario kedua adalah Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Opsi ini berpotensi mengubah arah dinamika politik karena penyelesaian persoalan tidak lagi bergantung pada proses pemakzulan melalui DPR, MK, dan MPR.
“Skenario ini paling mengejutkan bila terjadi. Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat Wakil Presiden mengundurkan diri,” kata Arya.
Dalam sejarah Indonesia, pengunduran diri wakil presiden pernah terjadi ketika Mohammad Hatta melepaskan jabatannya akibat perselisihan politik dengan Presiden Soekarno.
Skenario 3: Konsensus Elite
Skenario ketiga adalah DPR tidak melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat dan Gibran tetap bertahan sebagai wakil presiden. Kondisi ini dapat terjadi apabila muncul kesepakatan politik baru di antara elite yang berkepentingan.
Dalam skenario tersebut, penghentian wacana pemakzulan dapat berlangsung melalui beberapa jalur. Usulan HMP tidak memperoleh dukungan mayoritas yang dibutuhkan, pimpinan partai politik memilih tidak mengambil risiko, atau tercapai kesepahaman antara Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghindari konflik politik terbuka.
Faktor Penentu
Arah dari ketiga skenario tersebut akan sangat dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor utama. Pertama, keputusan politik Presiden Prabowo. Sikap kepala negara menjadi salah satu variabel penting karena setiap kelanjutan proses pemakzulan memiliki konsekuensi terhadap stabilitas pemerintahan.
Prabowo perlu memperhitungkan risiko politik apabila HMP dilanjutkan maupun apabila wacana tersebut dihentikan. Posisi Presiden juga berkaitan dengan hubungan politiknya dengan Gibran dan Jokowi.
Kedua, sikap pimpinan DPR dan pimpinan partai politik. Dukungan terhadap HMP tidak hanya bergantung pada anggota yang menginisiasi usulan, tetapi juga pada kesediaan partai memberikan dukungan politik hingga tahapan pengambilan keputusan.
Ketiga, kalkulasi kepentingan politik jangka panjang menjelang Pemilu 2029. Setiap partai dan elite politik harus memperhitungkan dampak serta risiko dari keputusan yang diambil terhadap konfigurasi kekuatan politik mendatang.
Ketiga faktor tersebut membuat perkembangan wacana pemakzulan tidak bisa dibaca semata-mata dari aspek hukum. Dinamika hubungan antarelite dan konsolidasi kekuatan politik di DPR akan turut menentukan apakah proses tersebut berlanjut atau berhenti.
Pada akhirnya, ketiga skenario memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Kelanjutan HMP akan membuka proses konstitusional yang panjang dengan hasil yang belum dapat dipastikan. Pengunduran diri Gibran akan memunculkan persoalan baru mengenai pengisian jabatan wakil presiden dan komposisi politik pemerintahan.
Sementara itu, apabila DPR menghentikan proses dan Gibran tetap menjabat, kondisi tersebut akan mencerminkan tercapainya kesepakatan politik atau tidak terpenuhinya dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan usulan pemakzulan.
