KNews.id – Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diminta mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela dari jabatannya. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi pilihan bijak untuk mengakhiri polemik persyaratan pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan menilai, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah mendapat perhatian melalui putusan dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, ia mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikorbankan akibat polemik politik yang berkepanjangan.
“Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek,” kata Sopiyan kepada wartawan, Rabu (11/11).
Ia berpandangan, polemik yang terus berlanjut berpotensi menguras energi publik. Karena masyarakat seharusnya dapat memusatkan perhatian pada berbagai persoalan pembangunan dan kepentingan nasional lainnya. Menurut Sopiyan, situasi politik saat ini membutuhkan kedewasaan dan kebesaran hati dari para pemimpin. Ia pun menilai pengunduran diri Gibran secara terhormat dapat menjadi langkah untuk menjaga stabilitas politik dan kepentingan bangsa secara lebih luas.
“Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas,” tegas Sopiyan.
Sementara, terkait keinginan Gibran untuk melanjutkan persoalan tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sopiyan menilai langkah itu tidak lagi relevan. Ia khawatir upaya tersebut justru memperpanjang polemik yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri,” ujar Sopiyan.
Ia juga menekankan, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama legitimasi seorang pemimpin. Menurutnya, legitimasi tidak cukup hanya dibangun melalui pembelaan administratif dalam proses persidangan, tetapi juga membutuhkan penerimaan publik. “Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini,” imbuhnya.
Gibran Temui Prabowo Sampaikan Niat Ingin Mundur
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (10/11) pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media pada Selasa sore.
Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ucap Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media.
Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan kepada Wapres dalam diskusi tersebut.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran,” ujarnya.
Selain menyampaikan keinginan mundur, Gibran disebut meminta kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Salah satu langkah yang hendak ditempuh adalah melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN).
“Bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” jelas Prasetyo.
Gibran Bakal Ajukan Perlawanan ke PTUN dan PK ke MA
Wapres Gibran Rakabuming Raka telah angkat bicara mengenai polemik pengunduran dirinya dari jabatan Wapres RI. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Senin (10/11) petang.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Ia menyebut hubungan keduanya sangat dekat dan menganggap Prabowo sebagai sosok ayah.
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ucap Gibran.
Gibran menuturkan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” pungkasnya.
