KNews.id – Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan kecurigaannya terhadap dugaan serangan digital yang menurutnya tidak terjadi secara spontan. Ia menduga ada kekuatan tertentu yang menggerakkan sejumlah akun media sosial untuk menyerang dirinya dan beberapa pihak di tengah polemik penanganan perkara di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kecurigaan tersebut bahkan membuat Habiburokhman mengaku telah menghubungi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelum polisi menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Habiburokhman, kemunculan akun-akun baru dengan pola komentar yang hampir seragam menjadi petunjuk adanya aktivitas yang perlu ditelusuri lebih jauh. Pengakuan itu disampaikan Habiburokhman saat berbincang dengan pemimpin media Setiyardi Budiono dalam sebuah podcast, Minggu (8/11/2026).
Ia tidak hanya mencurigai adanya pengerahan akun robot, tetapi juga mempertanyakan kemungkinan keterlibatan pihak internal kepolisian serta adanya agenda politik yang lebih besar di balik serangan tersebut.
Peringatkan Kapolri Suyudi Sebelum Kasus Penyadapan Terungkap
Habiburokhman mengaku telah menyampaikan peringatan kepada Suyudi Ario Seto beberapa hari sebelum penangkapan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Menurut Habiburokhman, komunikasi tersebut dilakukan karena ia merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar dari serbuan akun media sosial yang menyerangnya. Ia memperkirakan peringatan itu disampaikan sekitar tiga hingga empat hari atau kurang lebih sepekan sebelum peristiwa penangkapan tersebut.
“Saya lapor Pak Kapolri Suyudi sebelum kejadian ditangkap nih,” kata Habiburokhman, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ia kemudian menjelaskan alasan yang membuatnya merasa perlu menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Kapolri. Habiburokhman membandingkan serangan akun di media sosial dengan kritik yang biasanya disampaikan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, pola serangan yang muncul kali ini berbeda karena didominasi akun-akun yang mencurigakan.
“Pak Kapolri, ini kayaknya enggak sehat, karena kalau dari ormas-ormas kan pasti WA. Tapi ini serbuan akun telur ke saya itu luar biasa,” ujarnya.
Tidak berhenti pada laporan mengenai serangan digital, Habiburokhman juga meminta Suyudi menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan orang dalam institusi kepolisian.
“Feeling saya, Pak Kapolri, coba dicek apakah ini ada internal ikut main. Saya sampaikan begitu,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kecurigaan Habiburokhman tidak hanya tertuju pada akun-akun yang menyerangnya, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi aktivitas tersebut.
Polemik Sukoharjo Menjadi Awal Kecurigaan
Kecurigaan Habiburokhman muncul ketika kepolisian menghadapi gelombang kritik terkait penanganan perkara di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polemik tersebut berkaitan dengan penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran pada 27 Oktober 2026. Tindakan polisi itu menuai kecaman publik karena dinilai menimbulkan ketakutan di lingkungan pesantren.
Dampaknya, Mabes Polri kemudian memutasi Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dan menonaktifkan tiga perwira lainnya untuk menjalani pemeriksaan etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Habiburokhman tidak menampik bahwa tindakan kepolisian dalam perkara tersebut memang perlu dibenahi.
Namun, ia melihat adanya pola komentar di media sosial yang menurutnya tidak sepenuhnya berasal dari respons spontan masyarakat. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah kemunculan akun-akun baru yang ikut menyerang kepolisian maupun sejumlah pihak.
“Akun-akun baru netes dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Bagi Habiburokhman, pola tersebut patut diperiksa karena ia menduga ada upaya membangun opini publik melalui aktivitas digital yang terorganisasi. Dengan kata lain, ia memisahkan dua persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian: evaluasi terhadap tindakan kepolisian di Sukoharjo dan dugaan adanya pihak yang memanfaatkan polemik tersebut untuk kepentingan tertentu.
Habiburokhman Menduga Ada Kekuatan Besar di Balik Serangan Digital
Lebih jauh, Habiburokhman menilai pengerahan akun-akun mencurigakan dalam jumlah besar membutuhkan sumber daya dan kemampuan tertentu. Ia tidak melihat fenomena tersebut sebagai aktivitas biasa yang muncul begitu saja di media sosial.
Menurutnya, terdapat sejumlah kemungkinan mengenai pihak yang berada di balik aktivitas tersebut. Habiburokhman bahkan menduga ada pemodal atau pihak berkepentingan yang menggerakkan aktivitas digital dengan tujuan politik.
“Satu bohir. Kedua, pasti mereka enggak sendiri. Ketiga, ada rencana besar untuk agenda politik mereka,” ungkapnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Habiburokhman membaca serangan digital tersebut dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar kritik terhadap institusi kepolisian.
Ia mempertanyakan apakah aktivitas tersebut merupakan bagian dari strategi untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman juga melontarkan dugaan mengenai kemungkinan adanya agenda untuk mengambil keuntungan politik dari situasi yang berkembang.
“Apakah itu makar? Apakah misalnya mendowngrade pemerintahan saat ini, lalu mengambil keuntungan sehingga mereka bisa berkuasa? Arahnya ya menurut feeling saya ke arah sana,” ujarnya.
Meski demikian, Habiburokhman menekankan bahwa dugaan tersebut merupakan penilaian berdasarkan pengamatannya terhadap rangkaian peristiwa.
Belum ada bukti yang dipaparkan dalam pengakuannya tersebut untuk memastikan siapa pengendali akun-akun mencurigakan, siapa yang membiayai aktivitasnya, maupun apa tujuan sebenarnya.
Karena itu, tudingan mengenai adanya agenda politik di balik serangan digital tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai dugaan yang membutuhkan pembuktian.
Menganggap Penyadapan sebagai Bagian dari Operasi Intelijen
Kecurigaan Habiburokhman kemudian berkembang ketika ia menghubungkan aktivitas di media sosial dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Menurutnya, penyadapan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi atau mengetahui peta kekuatan politik.
Ia menduga aktivitas tersebut bisa menjadi bagian dari rangkaian operasi intelijen yang lebih luas.
“Karena ini penyadapan itu hanya satu bagian dari aktivitas intelligence,” katanya.
Habiburokhman menduga aktivitas intelijen tersebut dapat berjalan beriringan dengan upaya membentuk opini publik melalui media sosial. Dalam skenario yang ia curigai, penggunaan akun-akun baru dan mesin digital bisa menjadi salah satu instrumen untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi tertentu.
Dugaan itu kemudian ia kaitkan dengan perkembangan kasus penyadapan ilegal yang tengah diproses aparat penegak hukum. Sebagai konteks, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga praktik penyadapan tersebut menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pengusaha.
Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah tokoh lainnya. Pada 4 November 2026, Sekretariat Kabinet mengumumkan keputusan Presiden Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Rangkaian perkembangan tersebut menjadi latar penting dari pernyataan Habiburokhman. Namun, dugaan hubungan antara kasus penyadapan dan pengerahan akun media sosial tetap merupakan penilaian yang disampaikan olehnya, bukan kesimpulan penyidikan yang telah diumumkan kepolisian.
Curiga Ada Upaya Melemahkan Pemerintahan Prabowo
Habiburokhman juga melihat kemungkinan bahwa serangan digital yang mencuat di tengah polemik Sukoharjo tidak hanya bertujuan melemahkan institusi kepolisian. Ia menduga sasaran yang lebih besar bisa saja mengarah kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pandangannya, serangan yang diarahkan kepada Kapolri melalui persoalan di tingkat kepolisian daerah perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat kepentingan politik tertentu. Ia turut menyinggung hubungan dinamika tersebut dengan sejumlah posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Habiburokhman menyebut Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah mengakomodasi kelompok yang dikaitkan dengan Listyo Sigit dalam sejumlah posisi pemerintahan, termasuk di lingkungan Kantor Staf Presiden.
Namun, ia tidak memastikan apakah pihak-pihak yang dimaksud memiliki keterlibatan dalam dugaan penyadapan maupun aktivitas media sosial yang dicurigainya. Ia hanya melihat kemungkinan adanya hubungan di antara rangkaian peristiwa tersebut.
“Saya enggak ngerti apakah mereka terlibat atau enggak, tapi aktivitas penyadapan itu kan terus berlanjut dan aktivitas media sosial sangat mungkin ada korelasi dengan mereka,” katanya.
Habiburokhman menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai serangan biasa terhadap seorang pejabat atau institusi. Ia khawatir, apabila dugaan tersebut benar, dampaknya bisa meluas hingga memengaruhi stabilitas pemerintahan.
“Bukan hanya mendowngrade Pak Suyudi, tapi mendowngrade pemerintahan Pak Prabowo. Ini yang benar-benar membuat kita marah,” ujarnya.
