Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum hukum dan Politik).
KNews.id – Jakarta 10 November 2026 – (Abstrak; Membedah Siklus Impunitas Elite dalam Pusaran Hukum dan Politik Nasional)
Pengantar
Artikel analisis fenomena “repetisi historis” penegakan hukum di Indonesia yang kerap tunduk pada kalkulasi politik elite penguasa. Melalui pendekatan sosiologi hukum dan psikologi politik, materi artikel membedah bagaimana budaya ewuh pakewuh (sungkan/sungkan yang sarat kepentingan) bertransformasi menjadi pelembagaan kompromi politik (win-win solution) yang melahirkan impunitas. Dengan melandaskan analisis pada Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, artikel ini membongkar deviasi prinsip Rechtsstaat menjadi Machtsstaat sejak Orde Lama hingga era kontemporer, serta menawarkan rekonstruksi kepatuhan hukum berbasis internalisasi nilai konstitusional demi mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan.
I. Pendahuluan
Hukum sebagai Panglima atau Pelayan Politik?
Salah satu postulat paling mendasar dalam teori konstitusi modern:
1. Tegas, dalam teori konstitusi (UUD. 1945) bahwa hukum harus bertindak sebagai panglima (supremacy of law). Konsep Rechtsstaat (negara hukum) yang diadopsi secara rigid dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menuntut agar setiap dinamika kekuasaan tunduk pada koridor hukum, bukan sebaliknya. Namun, realitas empirik sejarah politik Indonesia menyajikan pemandangan yang paradoks. Hukum acap kali ditekuk, dijinakkan, dan dipaksa berkompromi di bawah kaki kebijakan serta kepentingan politik praktis (subordination of law to politics).
2. Secara sosiologis dan psikologis, penegakan hukum terhadap elite penguasa di tanah air menunjukkan pola repetisi atau pengulangan sejarah. Setiap pergantian rezim—mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi—selalu menyisakan residu perkara hukum yang melibatkan “orang-orang kuat” (political strongmen) yang menggantung tanpa kejelasan (unlawful outcome). Di titik ini, hukum kehilangan watak deterministiknya dan berubah menjadi instrumen transaksional, di mana keadilan substansial dikorbankan demi stabilitas politik atau apa yang sering disebut sebagai win-win solution di tingkat elite, dan repetisi ini selalu identik tidak berlaku bagi terduga kriminal kelas cerek sampai bandeng (teri- menengah) selalu kesulitan menyentuh kelas kategori kakap, hiu hingga Paus.
II. Solusi Antisipasi Ewuh Pakewuh
Ideal konsep penegakan hukum, moral etika sesuai konsep yang difasilitasi oleh TAP MPR RI NO. VI/ 2001 dan hukum administrasi negara dengan metode top down (Konstitusi hirarkis) bukan bottom up. Suri tauladan (good will) mesti dimulai dari Pemimpin Penguasa Tertinggi yang radikal dan serius mengimplementasikan law enforcement, tidak omon omon, cerminnya mesti realitas menolak menjadi Bangsa Amnesia Sejarah.
Beberapa konsep atau metode:
1. Reformasi Struktural: Mengisolasi Penegak Hukum dari Intervensi Eksekutif;
2. Libatkan MPR RI Addendum UUD. 1945 pada sebagian Pasal Konstitusi: karena selama posisi pimpinan tertinggi penegak hukum (seperti Kapolri dan Jaksa Agung) dipilih dan diberhentikan sepenuhnya secara mutlak oleh Presiden atas pertimbangan politik, maka loyalitas kelembagaan akan selalu condong kepada penguasa, bukan kepada hukum itu sendiri, atau;
3. Solusi Ideal: Perlu adanya mekanisme fit and proper test yang independen dan melibatkan komisi ekseksional *seperti Dewan Yudisial atau konsorsium masyarakat sipil (Bottom Up)* untuk menjamin bahwa pimpinan penegak hukum dipilih berdasarkan integritas serta kompetensi, bukan kedekatan personal atau politik. Masa jabatan mereka harus diberikan kepastian (fixed term) agar tidak mudah dicopot di tengah jalan ketika sedang mengusut kasus hukum yang melibatkan elite lingkar dalam Istana.
III. Penegakan Asas Etika Tata Negara dan Contempt of Constitution
Budaya ewuh pakewuh subur karena tidak adanya sanksi moral dan hukum yang tegas bagi pejabat yang melakukan manuver politik di luar koridor etika. Indonesia perlu mengadopsi doktrin hukum Contempt of Constitution (pelecehan terhadap konstitusi) atau cukup penerapan dan tindakan serius merujuk TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dan ekstrim penindakan terhadap setiap upaya penguasa untuk mengintervensi proses hukum atas pelanggaran etika dimaksud, tidak justru memelihara “kambing hitam politik” (aktor yang tersentuh hanya level Subandrio-Subandrio/Subandrio Cs.) sehingga jika ditemukan ada rekayasa putusan pengadilan demi kepentingan dinasti, harus dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi berat yang berimplikasi pada pemakzulan (impeachment) tanpa celah kompromi win-win solution.
IV. Mendorong Internalization Melalui Transparansi Radikal
1. Gunakan rujukan Teori Konstitusi Jo Pancasila: Indonesia adalah Negara Hukum oleh karenanya setiap WNI Sama Dimata Hukum (equality before the law) dan setiap putusan wajib Adil dan Beradab sesuai irah irah Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Teori Kepatuhan Hukum Herbert C. Kelman, untuk menaikkan level kepatuhan aparat dari compliance (takut atasan) menuju internalization (sadar keadilan), proses penegakan hukum terhadap kasus skandal elite harus dibuka secara transparan kepada publik (radical transparency). Rangkaian gelar perkara, pemeriksaan saksi kunci, hingga pembuktian alat bukti dalam kasus-kasus besar (seperti isu penyadapan ilegal atau manipulasi dokumen negara) wajib disiarkan secara terbuka dan diawasi oleh komisi pengawas eksternal yang independen. Ketika ruang-ruang gelap kekuasaan diterangi oleh transparansi, celah untuk melakukan barter politik di bawah meja akan tertutup dengan sendirinya.
Penutup:
Pada akhirnya, dinamika realitas politik tanah air hari ini adalah cerminan dari kegagalan kita dalam memetik pelajaran dari masa lalu. Pengulangan sejarah impunitas hukum dari era Soekarno, Soeharto, hingga para presiden di era Reformasi menunjukkan bahwa elite politik kita menderita amnesia sejarah yang disengaja (deliberate historical amnesia) demi mengamankan kenyamanan masing-masing.
Hukum yang berkeadilan substansial tidak akan pernah datang dari kebaikan hati elite yang sedang berkuasa. Keadilan tersebut harus direbut melalui konsistensi penegakan aturan tanpa pandang bulu. Selama Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dikesampingkan demi menjaga perasaan politik atau harmoni semu antarelite, maka selama itu pula Indonesia hanya akan menjadi panggung sandiwara hukum. Pilihan ada di tangan bangsa ini: terus membiarkan hukum bertekuk lutut di bawah syahwat politik, atau bangkit dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang sejati di atas bumi Nusantara.
Kesimpulan:
Jika Pengulangan sejarah impunitas hukum dari era Soekarno, Soeharto, hingga para presiden di era Reformasi menunjukkan bahwa elite politik kita menderita amnesia sejarah yang disengaja (deliberate historical amnesia) demi mengamankan kenyamanan masing-masing.
Hukum yang berkeadilan substansial tidak akan pernah datang dari kebaikan hati elite yang sedang berkuasa. Keadilan tersebut harus direbut melalui konsistensi penegakan aturan tanpa pandang bulu. Selama Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dikesampingkan demi menjaga perasaan politik atau harmoni semu antarelite, maka selama itu pula Indonesia hanya akan menjadi panggung sandiwara hukum. Pilihan ada di tangan bangsa ini: terus membiarkan hukum bertekuk lutut di bawah syahwat politik, atau bangkit dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang sejati di atas bumi Nusantara.
Bahkan andai benar terjadi Pengulangan Sejarah Penegakan Hukum versi Ewuh Pakewuh maka bisa jadi, tidak mustahil (relatif) dari win win solution akan berbuah Pola Kebijakan yang ekstrim lebih manis bagi para pihak terduga berupa “wine wine” politik.
(FHD/NRS)
