KNews.id – Jakarta – Pada 29 Mei 1453, tembok legendaris Konstantinopel akhirnya runtuh setelah dikepung pasukan Sultan Muhammad II Al-Fatih selama sekitar 53 hari. Berakhir pula imperium Bizantium Timur yang telah berdiri lebih dari sebelas abad. Namun, keruntuhan itu sesungguhnya tidak dimulai ketika meriam-meriam Utsmani menghantam tembok kota. Ia telah berlangsung jauh sebelumnya: ketika elite terpecah, basis ekonomi menyusut, jaringan sekutu melemah, dan legitimasi kekuasaan kehilangan daya dukung.
Sejarah mengajarkan bahwa sebuah imperium tidak selalu tumbang karena tembok pertahanannya tidak kokoh. Terkadang tembok masih berdiri, tetapi fondasi politik, ekonomi, keamanan, dan diplomasi yang menopangnya telah keropos. Analogi ini menarik untuk membaca perkembangan politik Indonesia pada November 2026. Serangkaian peristiwa mulai memperlihatkan keretakan dalam konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perubahan orientasi kebijakan ekonomi, serta pergeseran pernyataan sejumlah partai politik menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang menyaksikan berakhirnya dominasi jaringan kekuasaan informal yang selama ini diasosiasikan dengan Poros Solo?
Inilah yang dapat disebut sebagai ujian terhadap shadow political power, singgasana politik bayangan yang pengaruhnya tidak selalu tampak dalam struktur formal pemerintahan.
Penyadapan Presiden: Retakan dari Dalam Tembok Istana
Peristiwa paling mengejutkan adalah pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, dalam perkara dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan.
Menurut keterangan penyidik, sistem Lawful Interception Management System (LIMS) diduga digunakan untuk melakukan intersepsi tanpa dasar hukum dan verifikasi yang semestinya. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Ini menyangkut keamanan Presiden, kerahasiaan negara, integritas institusi penegak hukum, dan kemungkinan penyalahgunaan infrastruktur negara untuk kepentingan di luar hukum.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa operator penyadapan, melainkan siapa pemberi perintah, siapa penerima hasil sadapan, siapa yang memanfaatkan informasi, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan?
Hubungan profesional Listyo Sigit dengan Joko Widodo merupakan fakta historis yang jamak diketahui publik. Ia pernah bertugas di Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota, kemudian menjadi ajudan Presiden, sebelum diangkat menjadi Kapolri pada 2021. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak membuktikan keterlibatan Jokowi dalam dugaan penyadapan.
Justru karena persoalannya menyentuh keamanan negara, penyidikan harus menjangkau seluruh rantai komando dan penerima informasi tanpa pandang bulu. Jangan sampai perkara sebesar ini berhenti pada beberapa nama, sementara kemungkinan aktor yang lebih luas tidak pernah diperiksa.
Kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi apakah institusi strategis negara telah sepenuhnya bekerja berdasarkan mandat konstitusi atau masih rentan terhadap jaringan loyalitas personal.
Poros Solo dan Perubahan Gravitasi Kekuasaan
Prabowo dan Jokowi pernah berada dalam konfigurasi politik yang saling membutuhkan. Jokowi memberikan dukungan politik kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, sementara Prabowo menawarkan keberlanjutan terhadap sebagian agenda pemerintahan sebelumnya.
Namun, koalisi politik tidak selalu berarti kesatuan kepentingan jangka panjang. Sejak menjabat Presiden, Prabowo memiliki mandat dan kewenangan konstitusional untuk membangun struktur pemerintahan sendiri. Perubahan kabinet, penataan prioritas anggaran, dan evaluasi pejabat strategis memperlihatkan proses diferensiasi kekuasaan. Kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri semakin menambah sensitivitas hubungan kedua konfigurasi politik tersebut.
Di sinilah pertanyaan tentang Poros Solo menjadi relevan. Apakah kedekatan personal dan profesional para pejabat era sebelumnya telah berkembang menjadi jaringan pengaruh informal yang tetap beroperasi di dalam pemerintahan baru? Hipotesis ini layak diselidiki, tetapi tidak boleh dijadikan vonis sebelum bukti tersedia. Politik negara hukum tidak boleh mengganti pembuktian dengan asosiasi personal.
Yang perlu diperiksa adalah kemungkinan adanya pusat pengaruh informal yang mengintervensi keputusan strategis, mengakses informasi rahasia, atau mempertahankan kepentingan tertentu di luar mekanisme pemerintahan yang sah.
Sebuah republik tidak boleh memiliki dua pusat komando: satu yang memperoleh mandat rakyat dan satu lagi yang bekerja melalui jaringan informal tanpa pertanggungjawaban publik.
Mengeringnya Sumber Rente dan Pertarungan Ekonomi Politik
Keruntuhan Konstantinopel 1453 juga berkaitan dengan menyusutnya basis ekonomi dan ketergantungan terhadap kekuatan perdagangan asing. Ketika negara kehilangan kemandirian fiskal, kemampuan mempertahankan pertahanan dan kebijakan strategis ikut melemah.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini mengingatkan kita pada hubungan antara kekuasaan politik, konsesi ekonomi, sumber daya alam, dan oligarki pemodal. Selama berpuluh tahun, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, pertambangan, energi, dan berbagai proyek strategis melibatkan konsentrasi modal yang besar.
Pertumbuhan ekonomi memang menghasilkan manfaat, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai distribusi keuntungan, transparansi konsesi, konflik kepentingan, serta akses kelompok bisnis terhadap kebijakan negara.
Pemerintahan Prabowo perlu dipuji atas keberanian membenahi struktur rente tersebut termasuk kebijakan ekspor SDA satu pintu melalui DSI per 1 Januari 2027. Inilah ukuran reformasi ekonomi yang sesungguhnya. Apakah negara semakin berdaulat dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya strategis?
Apakah perubahan kebijakan benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi dan kepentingan publik, atau hanya memindahkan akses ekonomi dari satu kelompok pemodal kepada kelompok lainnya?
Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi kompasnya: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan menjadi instrumen akumulasi kekayaan segelintir elite.
Gibran dan Ujian Legitimasi Konstitusional
Retakan berikutnya menyentuh posisi Wakil Presiden Gibran. Putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran memunculkan perdebatan tentang konsekuensi hukum terhadap persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sejumlah politisi lintas partai kemudian mendorong pembahasan Hak Menyatakan Pendapat DPR. Ada yang menyarankan pengunduran diri, ada pula yang menekankan perlunya mekanisme konstitusional.
Pernyataan dari Golkar, Demokrat, PKS, NasDem, PKB, PAN, dan PDIP memperlihatkan berkembangnya perhatian lintas partai terhadap persoalan tersebut. Namun, kesamaan pandangan sebagian politisi tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan resmi seluruh partai untuk memakzulkan Wakil Presiden.
Konstitusi telah menyediakan mekanisme yang jelas. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan dan prosedur pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden. DPR harus menyatakan pendapat melalui mekanisme yang memenuhi persyaratan konstitusional, kemudian Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sebelum proses diteruskan kepada MPR.
Pembatalan dokumen administrasi tidak otomatis memberhentikan seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya harus diuji melalui mekanisme yang tepat. Namun, prinsip dasarnya tidak boleh ditawar: jabatan publik bukan hak istimewa keluarga, bukan pula warisan dinasti politik.
Setiap pejabat negara wajib memenuhi persyaratan hukum dan mempertanggungjawabkan jabatannya berdasarkan konstitusi. Apabila suatu proses pemeriksaan hukum membuktikan adanya alasan pemberhentian sebagaimana diatur UUD 1945, mekanisme tersebut harus dijalankan tanpa diskriminasi.
Ketika Arus Bawah Bertemu dengan Ruang Parlemen
Majelis Arah Indonesia (MAI) pada 7 November 2026 telah merilis 7 tuntutan, yang salah satunya beririsan dengan 5 tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pada 8 November 2026 memperlihatkan berkembangnya aspirasi masyarakat sipil. Lima tuntutan yang disuarakan mencakup persatuan bangsa, perlawanan terhadap pengkhianat negara, penolakan dominasi oligarki, pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, dan penegakan hukum sesuai putusan MK serta MA.
Kehadiran tokoh nasional, pimpinan organisasi masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan elite politik.
Suara rakyat harus mampu menjelma menjadi pengawasan kelembagaan. Aspirasi publik perlu diterjemahkan menjadi kajian hukum, permintaan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan keputusan parlemen yang dapat dipertanggungjawabkan.
DPR tidak boleh menjadikan persoalan ini sekadar komoditas tawar-menawar politik. Sebaliknya, masyarakat juga harus menghormati proses hukum dan tidak menggantikan pengadilan dengan penghakiman massa. Inilah pentingnya menjaga independensi gerakan masyarakat sipil: mengawal konstitusi, bukan menjadi instrumen pergantian patron kekuasaan.
Menjelang Detik-Detik Penentuan
Konstantinopel tidak jatuh hanya karena temboknya ditembaki. Ia kehilangan sebagian daya dukungnya melalui fragmentasi elite, penyusutan sumber daya, isolasi strategis, dan keterbatasan bantuan sekutu. Ketika Sultan Muhammad II mengonsolidasikan kekuatan militer, politik, teknologi, dan logistik, kelemahan yang terakumulasi itu akhirnya menemukan titik akhirnya pada 29 Mei 1453.
Indonesia tentu bukan Bizantium. Kita tidak sedang menghadapi pengepungan militer asing. Kita memiliki konstitusi, pemilu, parlemen, peradilan, dan masyarakat sipil yang menjadi instrumen penyelesaian konflik kekuasaan. Namun, ada pelajaran yang tidak boleh diabaikan: institusi negara dapat kehilangan kepercayaan publik apabila dikuasai oleh kepentingan personal dan jaringan yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, perkembangan November 2026 harus dibaca sebagai ujian bagi tiga hal: kedaulatan Presiden dalam menjalankan mandat konstitusional, independensi institusi penegak hukum, dan keberanian DPR menjalankan fungsi pengawasan.
Apabila ditemukan penyalahgunaan sistem penyadapan, seluruh pelaku dan pemberi perintah harus diproses. Apabila terdapat pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya negara, audit dan penegakan hukum harus dilakukan. Apabila terdapat alasan konstitusional untuk mempertanyakan jabatan Wakil Presiden, DPR harus menempuh mekanisme yang telah ditetapkan.
Tidak boleh ada kekebalan hukum karena kedekatan dengan mantan Presiden, tidak boleh ada perlindungan karena hubungan keluarga, dan tidak boleh ada pembiaran karena kepentingan koalisi.
Persoalan Indonesia bukan sekadar apakah Poros Solo akan kehilangan pengaruh atau apakah akan lahir Wapres baru, atau tanpa Wapres sama sekali. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah republik ini mampu mengakhiri politik patronase, membatasi oligarki, dan mengembalikan seluruh institusi negara kepada mandat rakyat. Dari republik para loyalis menuju Republik Konstitusi. Itulah agenda reorientasi arah Indonesia yang sesungguhnya.
