KNews.id – Jakarta – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI, Mugiyanto merespons perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Mugiyanto mengingatkan agar jangan ada pejabat yang menikam RI 1 dari belakang.
“Ketika Presiden Prabowo sedang berjuang keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, bukan justru menikam dari belakang,” kata Mugiyanto dalam keterangan pers di Jakarta pada Ahad (8/11/2026).
Mugiyanto mengajak seluruh elemen bangsa mendukung perjuangan Presiden RI Prabowo Subianto mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Menurut dia, perjuangan Prabowo untuk menyejahterakan rakyat tidak semestinya dipertentangkan dengan kepentingan rakyat itu sendiri.
“Kita harus memastikan kewenangan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ucap Mugiyanto.
Dia pun mengecam keras praktik penyadapan ilegal. Ia menekankan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap
hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin konstitusi.
“Negara tidak boleh membiarkan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan disalahgunakan sehingga mengancam hak asasi manusia,” ucap Mugiyanto.
Mugiyanto menyatakan penyalahgunaan kewenangan penyadapan juga dapat mengancam rasa aman, kebebasan berpendapat, dan membuka ruang intimidasi terhadap warga negara. Karena itu, Mugiyanto mendorong pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan, dengan tetap menjamin hak para tersangka, saksi, dan korban.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, negara
harus memastikan tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban,” ucap Mugiyanto.
Mugiyanto juga mendukung Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Meskipun telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, Indonesia belum memiliki UU Penyadapan yang komprehensif. Menurutnya, undang-undang tersebut penting untuk memastikan kewenangan penyadapan dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan kewenangan.
“Perlindungan HAM harus menjadi bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Kewenangan negara untuk melindungi masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat itu sendiri. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu mendukung perjuangan Presiden mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memastikan hukum ditegakkan dan hak asasi setiap warga negara dihormati,” ujar Mugiyanto.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Pol Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka pelaku penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lainnya. Tersangka itu berinisial LSP, ASN, dan EH. Sedangkan satu saksi lain berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa melalui prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku. Pada periode 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa dilengkapi surat perintah penyidikan maupun dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal. Para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas tersebut. Sekitar Oktober 2026, salah seorang tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas atau data akses penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung. Rizky.
